- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA – Partai Gerindra mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan KPK mengusut dugaan kolusi berdasarkan rekaman pembicaraan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, Jokowi sebenarnya berwenang untuk memerintahkan KPK agar segera mengusut percakapan yang diduga bermotif bagi-bagi fee proyek di lingkungan BUMN itu. Lagi pula memang sudah banyak kalangan yang mendesakkan tuntutan serupa.
"Presiden seharusnya meminta KPK untuk segera mengusut tuntas kasus rekaman ini, bukan malah bilang no comment (tidak mau berkomentar),” kata Ferry di Jakarta pad Sabtu, 5 Mei 2018.
Rekaman percakapan antara Rini dan Sofyan yang viral atau menyebar di media sosial, katanya, adalah masalah serius. Apalagi tudingan bagi-bagi fee di kalangan masyarakat terus mencuat. Maka pemerintah harus menjelaskan masalah percakapan itu setransparan mungkin demi memulihkan kepercayaan publik.
Ia pun berharap KPK bisa profesional dengan inisiatif menindaklanjutinya karena sudah telanjur diketahui publik. Peran KPK penting untuk bisa membuktikan apakah benar isi rekaman itu seperti dugaan banyak orang selama ini.
"Ini juga menjadi pertaruhan kewibawaan KPK itu sendiri untuk mengungkap kebenaran di balik terbongkarnya percakapan dua pejabat pemerintah yang diduga membicarakan masalah fee," katanya.
Politikus PDIP Anggap Darmawan Prasodjo Mumpuni sebagai Dirut PLN
Dengan kepemimpinan baru PLN dibawah Darmawan Prasodjo, diharapkan mampu membuat terobosan baru untuk rakyat
