- bbc
VIVA – Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI yang terdiri dari 14 organisasi Islam yang mengklaim didirikan sebelum Republik Indonesia merdeka, mendesak pemerintah termasuk BNPT dan BIN, agar ketat mengawasi warga negara Indonesia yang kembali dari wilayah konflik di Timur Tengah seperti Suriah, Afghanistan dan Irak.
Hal itu diminta dilakukan, karena para WNI itu diduga masih ada yang terafiliasi dengan organisasi radikal dan akan mengembangkan paham itu di Indonesia.
"Mereka yang pulang dari Suriah dan Irak, kenapa tidak dipantau BNPT? Maksud orang-orang tersebut untuk memecah belah NKRI, seperti di Afghanistan dan Pakistan. Awasi keluarga yang pulang dari Suriah," kata Sekretaris Umum LPOI, Luthfi A Tamimi di Jakarta, Senin 14 Mei 2018.
Menurutnya, di negara maju, pengawasan warga negara yang baru pulang dari wilayah konflik sangat tegas. "Di (negara) tetangga kita, dikasih gelang, ke WC pun mereka tahu," ungkapnya.
Luthfi melanjutkan, pengawasan WNI yang pulang dari wilayah konflik di Timur Tengah, juga untuk memutus sumber dana kelompok teroris, karena kelompok teroris di Indonesia diduga mendapat pasokan dana dari luar negeri.
"Pasti ada yang kasih duit mereka. Siapa, Aman Abdurrahman? Siapa yang dididik dia? Kami sudah ngomong sama pemerintah. Kami berdampingan dengan Polri, mereka tidak kecolongan," paparnya.
Namun, dia menyebutkan bahwa harus disadari jika ruang gerak Polri dan aparat, memang terkendala regulasi dalam mengawasi maupun menahan sementara orang-orang yang layak dicurigai.
Lutfi mengatakan, dalam waktu dekat LPOI akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, beserta para tokoh agama.
"Hanya orang orang pengecut yang ngebom orang yang sedang beribadah," kata dia.
