- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Dewan Perwakilan Daerah mencatat ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah 2018. Salah satunya adalah akurasi data pemilih yang dinilai tidak optimal karena belum padunya sistem informasi data pemilih.
"Akibatnya masih banyak ditemukan data invalid nama, kode wilayah kecamatan, NIK atau tanggal lahir dan alamat yang tidak sinkron dengan data sebenarnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Semarang," kata Ketua DPD Oesman Sapta Odang atau Oso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.
Dia menilai kasus-kasus itu menunjukkan belum optimalnya pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian, lanjut dia, belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Kasus lain misalnya terdaftarnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam Pilgub Jateng 2018, padahal telah berpindah ke Jakarta," ujar Oso.
Oso juga menyebut persoalan-persoalan lain seperti praktik politik uang yang masih terjadi. Kemudian juga ada persoalan netralitas penyelenggara Pilkada dan masalah penyaluran logistik yang sempat membuat Pilkada terhambat.
"Logistik masih terlambat disalurkan pada daerah terpencil, terbelakang dan terluar, kepulauan dan pegunungan," ucap dia.
Dia menyampaikan DPD merekomendasikan agar persoalan validitas daftar pemilih bisa terjamin. Dia juga meminta penyelenggara dan pemerintah daerah memberi perlakuan khusus pada daerah-daerah pedalaman dan terluar.
"Dengan menyediakan sarana dan prasarana khusus, anggaran khusus, penjadwalan khusus dan pengaturan khusus," kata Oso. (ase)
