- VIVA.co.id/ Muhammad Yudha Prasetya
VIVA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengemukakan, sebaiknya partai-partai berbasis atau berideologi keagamaan khususnya Islam, agar tidak 'menjual’ dan memonopoli klaim umat serta agama Islam kepada masyarakat.
Hal itu dikemukakan Din usai rapat pleno ke 29, dengan tema "Umat Islam Menghadapi Agenda Demokrasi", di Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. “Maka tidak perlu ada klaim-klaim (keumatan) yang bersifat monopolistik,” ujarnya.
Din berharap, konsep 'umat' dalam dunia politik tidak dipandang secara sempit. “Konsep keumatan itu tidak boleh disempitkan. Tidak boleh direduksi hanya kepada sejumlah (kalangan) dari umat Islam,” kata Din.
Din menegaskan, umat yang dimaksud ini bukan hanya dari kalangan kaum muslim di partai-partai yang berbasis massa atau berideologi Islam. Namun termasuk umat Islam di parpol atau kelompok-kelompok lain.
“Karena tidak semua umat Islam itu berada di parpol-parpol Islam dan parpol berbasis massa Islam. Bahkan menyebar di banyak parpol, termasuk juga yang tidak menggunakan nama Islam,” kata Din.
Lantaran itu, Din mengingatkan agar masyarakat tidak terkena provokasi apapun dari pihak-pihak yang mengatasnamakan umat Islam. Sebab, biasanya makna 'umat' dalam konteks tersebut sudah direduksi sedemikian rupa.
MUI Kritisi Logo Halal Kemenag
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas angkat bicara soal sertifikasi halal yang kini dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal Kemenag.
