- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Mantan Wakil Ketua Komisi VII, Eni Saragih menegaskan, dirinya diperintahkan ketua umum partainya untuk mengawal proyek PLTU Riau-1. Waktu proyek itu hendak dikerjakan, Partai Golkar dinakhodai Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.
Sementara itu, Eni ketika Munaslub Golkar 2017, menjabat sebagai bendahara umum.
"Karena saya petugas partai, saya petugas partai, kalau ada, pasti kan, saya ada ketua umum," kata Eni usai diperiksa sebagai saksi di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 29 Agustus 2018.
Eni mengaku banyak ditelisik mengenai sepak terjang Idrus Marham pada hari ini. Khususnya, ihwal pertemuan-pertemuan antara dirinya, Idrus Marham, serta Dirut PLN Sofyan Basir bersama Bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.
"Masih soal kesaksian untuk Pak Idrus Marham, terkait dengan pertemuan-pertemuan karena saya dengan pak Sofyan Basir dan Pak Kotjo," ujar Eni.
Eni pun menegaskan, pertemuan antara keempatnya sudah berlangsung lebih dari satu kali. Hal itu, sudah dia sampaikan secara detail kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Banyak (pertemuannya)," kata Eni.
Eni sendiri diduga menerima jatah sejumlah Rp6,25 miliar dari Bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo. Uang suap itu untuk memuluskan Blackgol masuk konsorsium pengarap proyek PLTU Riau-1.
Selain Eni dan Kotjo, KPK juga telah menjerat Idrus sebagai tersangka. Pada perkara ini, KPK juga telah menggeledah rumah Sofyan Basir. Hasilnya CCTV di kediaman Sofyan, dokumen serta ponsel Sofyan disita KPK. Beberapa kali, Sofyan juga telah diperiksa KPK atas kasus ini. (asp)
