KPU: Parpol yang Masih Calonkan Mantan Koruptor Harusnya Diberi Sanksi
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Perbedaan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) soal bakal calon legislatif mantan napi koruptor menjadi polemik. Publik dan KPU mengkritik kebijakan Bawaslu meloloskan mantan napi korupsi sebagai bakal calon legislatif.
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menjelaskan proses kelahiran peraturan KPU, yang melarang mantan napi korupsi, mantan napi bandar narkoba, dan mantan napi kejahatan seksual menjadi calon DPRD. Dia mengatakan peraturan tersebut pernah diajukan KPU agar menjadi undang-undang, namun setelah berkonsultasi dengan pembuat undang-undang opsi tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan. Lalu KPU mencoba opsi kedua dengan membuat perpu, tetapi upaya ini juga tidak membuahkan hasil.
"Maka KPU melakukan opsi terakhir yaitu mencantumkan norma itu dalam peraturan KPU. Suka tidak suka itulah kewenangan kami. Tetapi sejak awal Bawaslu memang menolak gagasan itu, pemerintah juga menolak itu, tapi kami berhasil meyakinkan pemerintah untuk membuat menjadi peraturan KPU," katanya dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa 4 September 2018.
Dia menjelaskan, setiap partai politik telah menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi. Beberapa partai politik tidak mencantumkan mantan napi korupsi sebagai bakal calon legislatif patut mendapat apresiasi. Namun, kepada parpol yang memasukkan mantan napi korupsi sebagai bakal caleg, diminta diperlakukan berbeda dan diberikan sanksi.
"Bawaslu seharusnya tersinggung kepada parpol yang masih mencantumkan mantan napi korupsi menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD. Karena Bawaslu sudah berkeliling ke semua partai politik supaya mereka menandatangani pakta integritas," katanya.
Wahyu menegaskan, kalau kemudian ada pelanggaran dalam pakta integritas itu mestinya ada perlakuan berbeda bagi yang melanggar.
"Terbukti bagi Bawaslu, parpol yang melanggar pakta integritas tidak ada masalah. Tetapi bagi KPU mereka yang melanggar pakta integritas kami TMS-kan (tidak memenuhi syarat)," ujarnya.
Relasi Kuasa, Sex, dan Abuse of Power di KPU
Tindakan demikian menciderai asas yang paling mendasar dalam pemilu, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
