Cegah Kegaduhan, Demokrat Minta Roy Suryo Cepat Selesaikan Masalahnya

Roy Suryo
Sumber :
  • VIVA/Novina Putri Bestari

VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan angkat suara soal polemik koleganya Roy Suryo yang dituduh membawa aset-aset negara. Hinca yang mewakili DPP Demokrat meminta Roy segera menyelesaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan politik.

UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2027

"Sehingga betul-betul clear dari kegaduhan dan perbincangan publik yang menurut saya menghabiskan energi kita juga," kata Hinca di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 September 2018.

Mengenai Demokrat akan memproses Roy di ranah etik, Hinca hanya mendorong Roy menyelesaikannya secara sendiri terlebih dahulu. Termasuk jika Roy ingin mengajukan somasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Dominasi Skuad Timnas U-23 di Piala Asia, Menpora Dito Akan Terus Maksimalkan PPLP dan SKO

"Kami masih dorong dia untuk selesaikan, karena kalau kami pun manggil, kan enggak akan selesai juga masalahnya," ujar Hinca.

Hinca sudah menyampaikan pesan khusus dari partai kepada Roy dan telah diterima mantan menpora itu. Pesan partai kepada Roy juga berasal dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Kalahkan Australia, Timnas Indonesia U-23 Didominasi Alumnus PPLP dan SKO Kemenpora

"Waktu itu kami telah menyampaikan pesan instruksi khusus kepada beliau untuk menyelesaikannya dengan baik dan cepat, dari Pak SBY langsung," kata anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, Kemenpora melayangkan surat kepada mantan Menpora Roy Suryo terkait barang milik negara yang belum dikembalikan. Surat tertanggal 1 Mei 2018 itu ditandatangani Sekretaris Menpora Gatot S Dewa Broto.

Inti surat minta Roy segera mengembalikan 3.226 unit barang milik negara. Dikonfirmasi ihwal surat ini, Sesmenpora mengungkapkan, hingga saat ini belum ada perkembangan.

Kemudian, Roy Suryo melalui kuasa hukumnya, Tigor Simatupang merespons akan mengajukan somasi terhadap Kemenpora terkait tudingan membawa 3.226 aset negara. Saat ini data-data untuk keperluan somasi masih dipersiapkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya