- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo, menyindir Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, terkait defisit anggaran yang berakibat terhabatnya pembayaran klaim kesehatan ke rumah sakit.
Jokowi menceritakan, sekitar lebih sebulan lalu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menambah suntikan anggaran ke BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun. Bahkan, itu pun dibilang kurang.
"Lha, kok enak banget, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas, sehingga kepastian pembayarannya jelas. Ini sudah problem kita tiga tahun yang lalu," jelas Jokowi.
Meski begitu, Jokowi meminta persoalan seperti ini dimaklumi. Karena, ada ribuan rumah sakit yang diurus oleh BPJS Kesehatan. Makanya, yang harusnya dibenahi adalah sistemnya.
"Tetapi, kalau membangun sistem yang benar ini gampang. Selalu saya tekankan, sistem manajemennya. Karena memang itu," katanya.
Namun, menurutnya, persoalan seperti ini harusnya sudah tuntas oleh Dirut BPJS dan Menteri Kesehatan. Tidak perlu sampai melibatkan Presiden.
Cukup tahun ini, karena Jokowi ingin ke depannya lagi persoalan tunggakan dan defisit BPJS Kesehatan, bisa diselesaikan di level bawahnya. Dia tidak ingin, setiap tahun Presiden harus turun mencarikan solusinya.
"Harusnya sudah rampunglah di Menkes, di BPJS. Urusan pembayaran sampai Presiden, ya kebangetan. Kalau tahun depan masih di ulang, ya kebangetan," kata Jokowi.
Di Universitas Harvard, Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Jurus Capai UHC dalam 10 Tahun
Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan strategi BPJS Kesehatan dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.
