Jokowi Gratiskan Suramadu, SBY Minta Penjelasan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada rakyat, alasan menggratiskan retribusi jembatan nasional Suramadu yang menghubungkan Jawa dan Madura. 

Polisi Sergap Puluhan Pemuda Balap Liar di Suramadu, Sempat Lepaskan Tembakan ke Udara

Dia berharap Presiden Joko Widodo menjelaskan ke publik alasan apa yang melatarbelakanginya.

“Pemerintah harus menjelaskan dengan baik kepada rakyat agar tidak ada miskomunikasi dan persepsi yang berkepanjangan,” ujar SBY di Kabupaten Kulonprogo, DIY, Minggu 28 Oktober 2018.

Viral Pemotor Jadi Sorotan Gegara Bonceng Banyak Orang di Jembatan Suramadu

Jembatan penghubung Pulau Jawa dan Madura ini, pada awalnya dibangun oleh Presiden Megawati. Dalam prosesnya pembangunan jembatan terhenti. Oleh Presiden SBY, pembangunan dilanjutkan dan diresmikan pada 2009 silam. Namun pada 2018 ini, pemerintah Jokowi menggratiskan retribusi jembatan sepanjang  5.342 meter ini.

Menurutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi itu, tidak bisa serta merta dikatakan salah. Meskipun saat ini di masyarakat banyak diwarnai pro dan kontra. Presiden memiliki kewenangan dan kebijakan ataupun mengubah. Seperti yang dilakukan di Suramadu yang mengubah retribusi menjadi gratis.

Pesan Haru Seorang Pria Sebelum Lompat dari Jembatan Suramadu di Depan Sang Istri

“Silakan gratiskan, tetapi apa pertimbangannya. Apakah karena ekonomi, sosial atau lain,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam era seperti saat ini, rakyat boleh tahu alasan apa yang mendasari pemerintah dalam membuat kebijakan menggratiskan. Sebab saat ini banyak wacana untuk menggratiskan jalan tol Jagorawi ataupun tol Cikampek yang sudah lebih dulu dibangun, agar rakyat tidak juga terbebani.

“Rakyat hanya ingin tahu kenapa digratiskan,” ujarnya.

SBY sendiri mengaku sebenarya tidak mau masuk dalam klaim mengklaim sebuah proyek karya pembangunan. Apalagi kemudian dibenturkan dengan kepentingan politik dengan Presiden Megawati ataupun Presiden Jokowi.

“Lebih baik saling menghormati. Pembangunan yang belum selesai, bisa dilanjutkan presiden setelahnya,” terangnya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya