- ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan bahwa sepanjang 2018, kepatuhan anggota legislatif di daerah mengenai pelaporan harta kekayaan masih terlalu rendah. Persentase kepatuhan legislator daerah, untuk melaporkan harta kekayaannya hanya 27,85 persen.
"KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah, yaitu sekitar 27,85 persen," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 19 Desember 2018.
Meski demikian, kata Agus, pihaknya tetap berupaya meningkatkan kesadaran penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya. KPK, bahkan telah membuat aturan wajib bagi penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara periodik melalui aplikasi elektronik (e-LHKPN).
"Efektif mulai 1 Januari 2018, seluruh wajib LHKPN telah melaporkan hartanya dengan aplikasi elektronik (e-LHKPN) secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret, setiap tahunnya," kata Agus.
Agus mengatakan sepanjang 2018, KPK telah menerima 192.992 LHKPN. Rinciannya, 65,58 persen dari 238.482 wajib lapor di tingkat eksekutif, sebanyak 24,62 persen dari 18,224 wajib lapor di tingkat legislatif, sebanyak 47,75 persen dari 22.522 wajib lapor di tingkat yudikatif, dan 84,02 persen dari 25.418 wajib lapor BUMN/BUMD.
KPK juga telah menerima 1.990 laporan gratifikasi dari pejabat negara. Sebanyak 930 di antaranya, dinyatakan milik negara. Kemudian, tiga ditetapkan milik penerima dan 290 laporan masih dalam proses penelaahan.
"Dari laporan gratifikasi, total gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara adalah senilai Rp8,5 miliar, termasuk di dalamnya uang lebih dari Rp6,2 miliar yang telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dan berbentuk barang senilai Rp2,3 miliar," tambahnya. (asp)
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
