TII Minta Presiden dan Pemerintah Jaga Independensi KPK
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 naik 1 poin dibanding IPK pada tahun 2017.
Pada 2018, IPK Indonesia meraih skor 38 poin dari skala 0-100 poin, sementara tahun 2017 dan 2016, skor Indonesia stagnan pada poin 37.
Dengan skor 38, Indonesia menduduki 89 dari 180 negara yang disurvei. Karenanya peringkat Indonesia melonjak 7 peringkat dibanding 2017 yang menduduki peringkat 96.
TII menyerukan instansi dan lembaga terkait melakukan sejumlah langkah untuk membuat kemajuan nyata lawan korupsi dan memperkuat demokrasi. Kepada Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah, TII menyerukan untuk turut menjaga dan melindungi Independensi KPK dalam menjalankan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi.
"Transparency International Indonesia (TII) menyerukan kepada Presiden (Jokowi) dan pemerintah ikut menjaga dan melindungi independensi KPK dalam menjalankan fungsi penegakan hukum," kata Manajer Riset TII, Wawan Suyatmiko dalam peluncuran IPK Indonesia tahun 2018 di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Januari 2019.
TII juga menyerukan agar Jokowi dan pemerintah untuk perkuat integritas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab pada pelayanan publik, pengawasan internal dan penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Jokowi dan pemerintah juga diminta menutup kesenjangan antara regulasi dengan praktik penegakan hukum antikorupsi.
"TII juga menyeru Presiden dan pemerintah mendukung dan melindungi masyarakat sipil dan media yang bebas dari tekanan dan ancaman pada pengungkapan korupsi," kata Wawan.
Adapun kepada DPR dan partai politik, TII menyeru untuk menempatkan diri bukan sebagai beban pemberantasan korupsi. Sebaliknya, DPR RI dan partai politik seharusnya menjadi bagian penting agar dalam menjalankan semua agenda antikorupsi untuk ciptakan politik dan demokrasi yang bermartabat.
"TII menyerukan DPR dan partai politik mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi secara politik.m dengan mengurungkan segala kebijakan legislasi yang tidak berpihak pada penguatan gerakan antikorupsi dan sebaliknya harus aktif mengembangkan dan mendorong penguatan regulasi antikorupsi yang lebih progresif," ujarnya.
Sementara untuk KPK, TII menyerukan supaya lembaga antikorupsi mempertahankan independensi kelembagaan sebagai penegak hukum sebagaimana yang diamanatkan Prinsip-prinsip Jakarta tentang Badan-badan Antikorupsi se-dunia pada 2012 lalu. KPK juga diminta membangun peta jalan yang komprehensif dan bersinergi dalam melaksanakan peta jalan tersebut dengan berbagai pihak terutama terkait penindakan dan pencegahan korupsi terintegrasi.