Polri Sebut Isu Opposite6890 Hingga e-KTP Upaya Mendelegitimasi Pemilu
- VIVA/Syaefullah
VIVA – Polri menyebut adanya propaganda-propaganda di media sosial yang bertujuan mendelegitimasi Pemilu 2019. Salah satu isu yang disebut yakni kehadiran akun Twitter @opposite6890 dan masalah KTP elektronik.
"Agenda-agenda yang dimainkan adalah propaganda di media sosial. Dari bulan November-Desember (2018), yang diserang tentunya masih ingat tentang isu KTP elektronik, KTP elektronik terus di-framing dengan sasaran Kemendagri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 11 Maret 2019.
Selain dua isu tersebut, ada juga isu yang dimunculkan yakni surat suara tercoblos dan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Kemudian, di bulan Desember sampai Januari, munculkan lagi surat suara tujuh kontainer, DPT, yang diserang KPU," ujar Dedi.
Dedi melanjutkan, propaganda di media sosial, yang dilancarkan pada Januari dan Februari terkait isu netralitas Bawaslu, juga telah dipetakan Polri. Dan belakangan ini, Polri merasa jadi sasaran propaganda tersebut.
"Januari, Februari, Maret, ini yang diserang isu Bawaslu terkait masalah kasus di berbagai wilayah, netralitas. Polri dalam hal ini terlibat langsung dalam pengamanan kontestasi pemilu. Pola-pola (propaganda) itu sudah kita petakan," ujar Dedi.
Dedi menegaskan, Polri akan memberantas propaganda-propaganda di media sosial yang berupaya mendelegitimasi jalannya Pemilu 2019.
"Mereka itu dalam rangka delegitimasi. Ini akan merusak demokrasi di Indonesia. Kita akan secara tegas terus memberantas pelaku hoax. Polri secara profesional terus menekankan netralitas dalam kontestasi pemilu," ucap Dedi.
Akun Twitter @Opposite6890 menuding Polri tak netral dalam kontestasi Pilpres 2019. Admin akun tersebut mengatakan Polri memiliki pasukan buzzer yang mendukung upaya pemenangan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana. (asp)
