- VIVA/ Edwin Firdaus.
VIVA - Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip, kekeh mengaku tak terlibat praktik suap menyuap. Dia berdalih pemberian tas mewah kepadanya dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo bukan sebagai suap proyek revitalisasi pasar di Kepulauan Talaud.
Menurut Sri, Bernard memberikan tas sebagai pemberian biasa, lantaran Bernard senang dengan Sri dalam bekerjasama mengerjakan proyek tersebut.
"Dia senang dengan saya. Senang bukan suka. Jadi bedakan senang dengan suka. Lagian itu enggak ada kaitannya dengan jabatan saya (tas Hermes)," kata Sri ditanyai awak media usia menjalani pemeriksaan di KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Mei 2019.
Sri mengatakan tugasnya tinggal dua bulan sebagai orang nomor satu di Kepulauan Talaud, sebelum OTT KPK. Untuk itu, kelit dia, buat apa lakukan praktik suap suatu proyek.
"Saya tinggal dua bulan. Apa yang bisa saya lakukan, kewenangan saya tinggal dua bulan," kata Sri.
Dalam kasus ini, KPK mengamankan sejumlah barang mewah yang diduga sebagai suap untuk Sri Wahyumi, terkait proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo.
"Barang bukti yang diamankan itu (nilainya) sekitar Rp 513.855.000," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat konferensi pers di kantornya beberapa waktu lalu.
Barang-barang mewah yang diamankan yakni handbag Channel senilai Rp97.360.000, tas Balenciaga senilai Rp32.995.000, jam tangan Rolex Rp224.500.000, anting berlian Adelle senilai Rp32.075.000, dan cincin berlian Adelle senilai Rp76.925.000, dan uang tunai sebesar Rp50 Juta.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan KPK mengidentifikasi adanya komunikasi yang aktif antara Bupati Talaud dengan Benhur Lalenoh serta pihak lain, yang isinya membahas tentang proyek di Talaud dan terkait merk tas serta ukuran jam yang diminta.
Benhur sendiri adalah seorang pengusaha sekaligus tim sukses dari Sri Wahyumi dalam pemilihan Bupati Talaud. Benhur juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini bersama pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo.
"Sempat dibicarakan permintaan tas merk Hermes dan bupati tidak mau tas yang dibeli sama dengan tas yang sudah dimiliki oleh seorang pejabat perempuan lain di sana," kata Basaria.
