Menteri Yasonna Ungkap Alasan Napi Koruptor Tak Cocok di Nusakambangan
- Lilis S/VIVA.co.id
VIVA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, menyatakan, pihaknya sudah bertemu dan berdiskusi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait usulan KPK untuk menaruh para terpidana kasus korupsi di Lapas Nusakambangan, Cilacap.
Menurut Yasonna, Lapas Nusakambangan memang diperuntukkan bagi para narapidana yang memiliki pelanggaran pidana tingkat tinggi atau kategori high risk, berbeda dengan tindak pidana korupsi.
"Napi-napi koruptor bukanlah napi kategori napi high risk yang memerlukan super maximum security. Jadi itu persoalannya," kata Yasonna di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2019.
Ia menjelaskan, Lapas Nusakambangan masuk dalam kategori lapas super maximum security yang mana pada umumnya diperuntukkan bagi terpidana hukuman mati, terpidana seumur hidup, terpidana kasus pembunuhan, narkoba, dan teroris.
Tidak hanya itu, lanjut Yasonna, lapas dengan tingkat pengamanan super maximum seperti Nusakambangan juga dipersiapkan untuk menaruh para terpidana yang melanggar hukum di lapas-lapas maximum security atau lapas minimum security lainnya.
"Seperti berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, contoh di Aceh beberapa minggu lalu kami tarik beberapa orang (napi) dari sana, Medan 22 orang, dari Bali beberapa orang ke Nusakambangan. Itu dalam rangka menempatkan bandar narkoba dan yang tindak pidana berbahaya, itu yang kita tempatkan di sana," ujarnya.
Dengan demikian, ia menegaskan, Lapas Nusakambangan yang memiliki super maximum security tidak dapat dijadikan lapas dengan kategori minimum security yang diperuntukkan para narapidana kasus korupsi.
"Nanti membuka kotak pandora mereka nanti, kalau rakyat bilang udah lah pindah lah sekaligus ke Nusakambangan, bangun di situ yang minimum security. Bisa saja kejadian begitu tapi kan perlu uang lagi ya kan," kata Yasonna.
