- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
VIVA – Politisi PKB Abdul Kadir Karding berharap KPK tidak menjadi alat politik. Dia mengatakan, seharusnya lembaga hukum tetap pada porsi yang objektif. Ini disampaikan terkait banyaknya kasus di KPK yang belum terselesaikan.
"Sesungguhnya tidak ada niatan dari KPK untuk membeda-bedakan antara kasus besar maupun kasus yang dialami oleh pelaku-pelaku politik. Tetapi masukan ini tentu perlu menjadi masukan bagi teman-teman KPK bekerja, kalau itu memang betul datanya," ujar Karding, Kamis, 25 Juli 2019.
Karding menambahkan, publik masih menanti apakah kasus besar terabaikan dan membidik menteri menjadi perhatian KPK. Namun, dia optimis KPK punya pandangan tersendiri.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara percaya KPK masih cukup profesional dalam menjalankan penegakan hukum. Anggota DPR RI ini menilai, tidak ada dugaan kaitan tendensi politik dalam pemeriksaan sejumlah menteri.
"Kita Khusnuzon (berprasangka baik) lah, saya rasa KPK tidak tergiring suasana politik karena mau ada Kabinet baru," ujarnya.
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan KPK bukan lembaga politik melainkan lembaga hukum. Maka, kata dia, kasus-kasus lama harus dituntaskan.
"Dengan demikian maka kasus-kasus lama harus segera dituntaskan sebagai pertanggungjawaban kepada publik," katanya.
Sementara mantan pimpinan KPK lainnya, Busyro Muqoddas mengatakan sejak dulu KPK selalu dimainkan aktor politisi. Artinya, tidak ada kesungguhan elite untuk melakukan pemberatasan korupsi. "Sejak 15 tahun hingga sekarang dan ke depan tidak ada tanda-tanda kesungguhan elite," katanya.
