VIVA – Komisi XI DPR saat ini menggodok 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2019-2024. Sebanyak 32 nama tersebut berlatar belakang dari akademisi, politisi, hingga birokrat.
Tahapan di Komisi XI DPR saat ini menerima masukan dari sejumlah pihak seperti akademisi dan unsur masyarakat sipil. Pengamat dari unsur masyarakat sipil yang dimintai keterangan yaitu Ketua Asosiasi Muslim Profesional (Ampro) Indonesia, Syarief Sayid Shebubakar menyampaikan pandangannya pentingnya anggota BPK dari aspek profesional dan pengalaman sebagai auditor.
“Figur calon anggota BPK itu harus seorang profesional yang memiliki latar pengalaman di bidang auditor atau pemeriksaan keuangan negara,” tutur Syarief dalam keterangannya, Jumat, 26 Juli 2019.
Bagi dia, penting karena anggota BPK mesti profesional dan harus memahami mekanisme pengawasan keuangan negara agar efektif dan efisien. Ia pun tak sungkan menyebut nama salah seorang peserta dari 32 calon anggota BPK, Ruslan Abdul Gani.
Dia menambahkan, figur Ruslan sebagai auditor pengalaman dari kalangan internal BPK RI. Selain itu, Ruslan menjalani karier lebih dari 20 tahun sebagai auditor.
“Dari kapasitasnya sebagai profesional bidang pemeriksaan keuangan ini jadi latar belakang yang pas untuk seorang anggota BPK,” jelasnya.
Kemudian, ia menyebut keunggulan Ruslan juga satu-satunya calon dari unsur internal BPK yang punya latar belakang pendidikan akuntan murni. Dengan keahlian dan pengalamannya, Ruslan dinilai punya kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan sebagai pemimpin BPK.
Hal senada disampaikan Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) yang juga mantan anggota DPR RI, Bursah Zarnubi yang dikonfirmasi terpisah. Menurutnya, sosok seperti Ruslan adalah figur ideal sebagai anggota BPK.
“Dia seorang pekerja keras, dan memiliki kapasitas sebagai auditor berpengalaman sehingga memenuhi kriteria yang diinginkan Komisi XI DPR RI,” tutur Bursah.
Bursah mengingatkan calon pemimpin BPK mesti punya integritas sebagai pemeriksa keuangan. Sebab, menjadi keniscayaan mengingat tugas berat BPK RI.
Soal Dugaan Korupsi di Indofarma, Sahroni Dukung Erick Thohir Bersih-bersih BUMN
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dugaan penyimpangan Rp 371,83 miliar dalam pengelolaan keuangan BUMN PT Indofarma Tbk periode 2020-2023.
