Hai Presiden Jokowi, Jangan Abai Protes RUU

Hal senada disampaikan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Rocky Intan, yang menyebut kebijakan Jokowi tidak akan efektif untuk jangka panjang karena ia cenderung baru bertindak ketika ada penolakan masyarakat.

Delia juga merujuk keberpihakan Jokowi pada pengesahan RUU KPK, meski kata Delia, sejumlah pasal dalam peraturan itu menuai kritik dari masyarakat sipil, akademisi, dan sebagainya.

"Presiden turut menyetujui. Itu kan sebenarnya `tarikan balik` untuk Pak Jokowi. Masyarakat melihat keberpihakan itu berarti mendukung RUU KPK," ujar Delia.

`Presiden jangan abai RUU`

Delia mengatakan presiden harus tahu dan bertanggung jawab atas seluruh pembahasan UU yang ada.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi dan DPR, ujar Delia, seharusnya memiliki rencana jelas tentang regulasi yang akan dikeluarkan, dan menunjukkan keberpihakan pada masyarakat.

"(Pemerintah dan DPR) tidak boleh abai terhadap komponen lain, seperti partisipasi masyarakat, sehingga tidak melahirkan UU yang catat dan menimbulkan kontroversi," ujar Delia.