Apakah DPR Periode Baru Dukung Perppu KPK?

Tujuh dari sepuluh fraksi DPR periode 2014-2019 menyetujui pengesahan UU KPK, 17 September lalu. Di luar PKS dan Gerindra yang menolak, satu suara abstain kala itu dinyatakan Demokrat.

`Jangan langkahi DPR`

Menurut anggota DPR dari Fraksi NasDem, Taufiqulhadi, demonstrasi yang masih terus berlangsung hingga Selasa kemarin tak dapat menjadi alasan konstitusional Jokowi menerbitkan perppu pembatalan UU KPK baru.

Kalaupun benar-benar berniat membuat perppu, Taufiqulhadi mendesak Jokowi menjalin komunikasi politik terlebih dulu dengan DPR. Alasannya, kata dia, agar DPR tidak merasa dilangkahi presiden.

"Demonstrasi tidak ada hubungannya dengan isu ini," kata Taufiqulhadi saat dihubungi.

"Perppu tidak perlu karena tidak mendesak, tapi apa pun keputusannya, kami akan tetap mendukung presiden."

"Perlu komunikasi politik yang baik antara presiden dan DPR, jangan sampai DPR merasa fait accompli," tuturnya.