Apakah DPR Periode Baru Dukung Perppu KPK?

Merujuk tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, perppu yang diterbitkan presiden harus diajukan ke DPR untuk dibahas dalam persidangan setelahnya.

Pengajuan itu dalam rangka mengubah perppu menjadi undang-undang. DPR hanya bisa memberi dua jawaban kepada presiden: setuju atau menolak.

Jika DPR menolak, maka perppu tersebut otomatis tidak berlaku dan UU yang dibatalkannya akan kembali berlaku.

Bagaimana pun, perppu dianggap sebagai satu-satunya opsi Jokowi konsitusi untuk memenuhi janji kampanyenya memperkuat pemberantasan korupsi.

Pada pemilihan presiden 2019, salah satu visi Jokowi adalah ``Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya..

Kalau pun DPR akhirnya menolak perppu itu menggantikan UU KPK baru, instrumen hukum itu dapat menjadi bukti keberpihakan Jokowi, kata Herlambang Perdana, pakar hukum tata negara dari Universitas Airlangga.

"Tidak akan ada hal yang sia-sia dalam menjaga pemberantasan korupsi. Komitmen Jokowi ditagih karena dia pernah berjanji," kata Herlambang.