Apakah DPR Periode Baru Dukung Perppu KPK?

"Mengupayakan desakan itu dengan kewenangan konsitusional setidaknya menjadi penanda bahwa Jokowi menjaga gerakan pemberantasan korupsi. Itu langkah yang dinantikan," ujarnya.

Meski sudah disahkan dua pekan lalu, UU KPK baru belum dapat dijalankan karena urung teregistrasi di lembaran negara. Senin lalu beleid itu digugat ke Mahkamah Konstitusi tapi para hakim menilai perkara itu sulit disidangkan karena belum berlaku.

Seperti dilansir situs resmi MK, hakim konsitusi Enny Nurbaningsih berkata, "Apa sebetulnya yang ingin ajukan permohonannya. Harus ada kepastian dahulu, ingin mengajukan pengujian terhadap UU yang mana ke MK."

"Karena bagaimana pun juga tidak mungkin MK putusannya bertuliskan titik-titik, kan harus ada kepastian," kata Enny dalam sidang perdana judicial review tersebut.

Adapun, gelombang unjuk rasa diperkirakan belum akan berakhir, terutama yang mempersoalkan pasal-pasal kontroversial, salah satunya pasal kewenangan pro justisia Dewan Pengawas yang ditunjuk presiden.

Dalam pernyataan terakhirnya, Jokowi mengaku menerima beragam masukan terkait UU KPK baru, termasuk dari sejumlah tokoh publik yang diundangnya ke Istana Negara, Jumat pekan lalu.

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disiarkan oleh DPR, banyak sekali masukan itu berupa Perppu."