Seorang Polwan Jadi Teroris, Polri 'Kecolongan'?

Caranya bisa dengan menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan audit reguler terhadap ideologi para penyelenggara negara yang telah menjabat.

Pasalnya selama ini evaluasi terhadap aparatur pemerintahan hanya berkutat pada kinerja dan keuangan.

"Persoalannya hari ini banyak lembaga yang gagal memberikan mekanisme melakukan skrining di awal atau mitigasi di tengah jabatan agar PNS atau pegawai diidentifikasi dini atau tergabung dalam kelompok yang berpotensi melakukan tindakan radikal," jelas Halili.

"Dari sisi ideologi, apakah sumpah setia Pancasila itu sekadar sebagai urusan teknoratik atau diimplementasikan? Ini kan tidak diaudit. Maka penting ada audit tematik ideologi," sambungnya.

Model skrining lain, kata Halili, dengan mengecek rekam jejak digital mereka di media sosial apakah menolak atau sebaliknya, mendukung gerakan kelompok radikal. Pemantauan seperti ini bisa mendeteksi sejauh mana keterpaparan mereka terhadap radikalisme.

"Cek saja apa yang dia posting dan dukungan terhadap kelompok apa yang biasa diposting. Lihat Facebook atau Instagram, kalau ada kejadian bom, apakah nyinyir , mendukung, atau mengutuk? Itu salah satu cara lain melakukan skrining di awal atau di tengah," tukasnya.

Dalam penelitian lain, Halili menjelaskan, transformasi seseorang menjadi bagian dari kelompok radikal dan siap melakukan aksi teror membutuhkan waktu tiga sampai empat tahun — lamanya tergantung pada beberapa faktor, seperti lingkungan sekitar dan keterikatan dengan kelompok tersebut.