Rapor Kabinet Jokowi, Ada yang Nilainya Bagus dan Merah

Di bidang hukum dan HAM, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan lembaganya memberi rapor merah pada Kemenko Polhukam.

Dalam laporan tahunan 2018 yang bertajuk Derita Rakyat Ketika Negara di Bawah Kuasa Modal , YLBHI mencatat luas konflik agraria sepanjang tahun 2018 mencapai 488.404 hektare.

Laporan itu menyebut penggusuran masyarakat terjadi di mana-mana di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta hingga Sulawesi Utara.

"Di berbagai daerah, dengan alasan infrastruktur, (pemerintah) menggusur rakyat tanpa partisipasi masyarakat atau memberikan solusi yang lebih baik untuk mereka," ujar Isnur.

Di Jakarta, dua tahun setelah Jokowi dilantik menjadi presiden, penggusuran di Bukit Duri, ujar Isnur, bahkan melibatkan polisi dan tentara.

Isnur menambahkan untuk isu-isu yang memerlukan pendekatan secara kemanusiaan, pemerintah seringkali melakukan pendekatan secara keamanan.

Contohnya, adalah pengiriman pasukan militer ke Nduga, Papua.

Selain itu, YLBHI menyorot penyelesaian kasus-kasus HAM pelanggaran masa lalu yang tidak bergerak sama sekali dalam periode pertama Jokowi.

Isnur juga mengkritik kinerja Kementerian Hukum dan HAM, yang meloloskan UU KPK, sebuah upaya yang dianggapnya dapat melemahkan KPK.