Menhan dan Panglima TNI Didesak Investigasi Jatuhnya Helikopter MI-17
- VIVA.co.id
VIVA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan yang dialami Helikopter MI 17 HA 5141 milik Penerbang TNI AD (Penerbangad) yang mengangkut sembilan personel TNI dan sebanyak empat personel TNI AD gugur dan lima lainnya luka.
"Saya sampaikan duka mendalam kepada keluarga prajurit yang gugur dan terluka, Helikopter tersebut sedang melaksanakan misi latihan terbang di Pusat Pendidikan Penerbang AD, Semarang, Jawa Tengah, sebagai bagian dari program Pendidikan Calon Perwira dan itu merupakan tugas negara, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan" kata Kharis kepada Media, Minggu 7 Juni 2020.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menambahkan, kecelakaan helikopter jenis ini merupakan yang kedua kalinya setelah tahun lalu jatuh di Papua karena itu Kharis meminta adanya investigasi menyeluruh dan agar secepatnya Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI memberikan laporan lengkapnya kepada DPR RI khususnya Komisi I DPR RI.
"Bulan Juli 2019 Helikopter MI-17 Milik TNI AD juga jatuh di Papua dan kemarin di Kendal Jawa Tengah ini jelas harus dilakukan investigasi menyeluruh dan serius karena TNI Kita banyak pakai Heli jenis ini " tegas Kharis.
Helikopter MI-17 merupakan buatan Rusia dan sebagai heli angkut milik TNI AD yang paling banyak dipakai dalam misi latihan maupun misi pengiriman logistik dan pasukan, selain itu , MI-17 tidak hanya untuk operasi militer, tapi ia kerap turun dalam operasi SAR atau menjangkau daerah-daerah terpencil di Tanah Air.
"Saya mohon kepada Panglima TNI mengingat rentan dan pentingnya Alutsista TNI agar menambahkan biaya pemeliharaan dan perawatan Alutsista jangan sampai ada yg kurang sedikit pun dan semoga tidak ada kecelakaan lagi kedepan" kata dia.
Baca juga: Peringatan Menpan-RB untuk ASN soal Sistem Kerja New Normal
Kunjungi Makorem 162/WB, Panglima TNI Perintahkan Anak Buah Dampingi Petani
Untuk dukung pemerintah mewujudkan program Swasembada pangan
