Sengketa Lahan TNI

Dephan dan BPN Perlu Duduk Bersama

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh mengatakan pihaknya kerap menerima laporan mengenai sengketa tanah yang melibatkan TNI. Dia pun menyarankan mediasi.

"Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Pertahanan perlu duduk bersama," kata Ridha kepada wartawan, Rabu 20 Januari 2010. Karena, kata dia, kalau tidak dicarikan jalan keluar, sengketa tanah TNI akan terus berlangsung.

Sengketa tanah terbaru, adalah kasus Brigadir Jenderal purnawirawan Herman Sarens yang ditahan paksa Mabes TNI karena dinilai menguasai lahan milik TNI.

Kasus sengketa tanah lainnya, kata Ridha, juga terjadi antara lain di Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Dengan duduk bersama ini, kata dia, semua pihak bisa secara terbuka mengetahui aset TNI berapa dan dimana saja.

Berhasil Naik Podium Lagi Berkat Motor Ducati, Marc Marquez Singgung Honda
Politikus PPP Arsul Sani dilantik jadi hakim konstitusi.

Arsul Sani Ikut Sidang PHPU Pileg terkait PPP, Saldi Isra Beri Penjelasan

Hakim Konstitusi Arsul Sani tetap mengikuti persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

img_title
VIVA.co.id
29 April 2024