- Muhamad AR
VIVA – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, menyatakan telah resmi menerima tawaran dari pemerintah Kota Bogor untuk melakukan kajian akademik berkaitan isu Jabodetabek. Dalam waktu dekat akan segera dibentuk tim untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor hingga Jabodetabek.
"Untuk menyelesaikan agar mengejar akhir tahun ini, pada Desember sudah ada beberapa hasil studi dibahas P4W IPB," kata Arif dalam konfrensi pers pembahasan pengkajian wilayah bersama Pemkot Bogor di Sekolah Bisnis IPB, Sabtu 25 Agustus 2019.
Menyambung pernyataan Arif, Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB, Ernan Rustiadi menjelaskan kalau isu pemindahan ibukota, pemekaran wilayah Kota Bogor, atau pemekaran Kabupaten Bogor akan bermuara dari tata kelola megapolitan Jabodetabek yang tidak ditangani dengan baik.
"Kami memiliki kajian yang cukup panjang tentang Jabodetabek sebagai megacity dunia dan saat ini sudah nomor dua di dunia dengan 35 juta penduduk, dan di sana ada 25 persen atau seperempat PDRB Nasional. Sekaligus menjadi kota global satu-satunya di Indonesia yang harus berdaya saing dengan kota-kota global di dunia," kata Ernan.
Namun demikian, Ernan melanjutkan bahwa dengan permasalahannya Jabodetabek menghadapi persaingan secara global dan ini juga menjadi pemicu pemindahan ibu kota. "Karena kita tidak memilki kota dunia yang nyaman, ibu kota yang representatif dan sebagainya. Ini akan bermuara ke masalah lain tata kelola Kota dan Kabupaten Bogor di dalamnya," ujarnya.
Ernan menjabarkan, paling terpenting dalam kajian IPN adalah memikirkan rekomendasi tata kelola yang terbaik bagi masyarakat Bogor, di Jabotabek dan Indonesia. Karena itu, kajian ini bukan masalah perebutan kekuasaan melainkam berkontribusi memberikan tawaran atau opsi yang terbaik bagi masyarakat di sini dan Indonesia secara keseluruhan.
"Mari berpikir jernih. Jadi bukan masalah politik semata, seandainya implikasinya rekomendasi nantinya yang kami sampaikan adalah melakukan perubahan tata wilayah, batas wilayah administrasi atau pemebentukan lembaga kota kabupaten dan provinsi dan mempersatukan mengorganisir antara kota kabupaten di Jabodetabek.
Kami akan independen, objektif, masukan pemikiran yang terbaik untuk bogor Jabodetabek dan Indonesia. Itu menjadi landadan kami bekerja, dari amanah yang diberikan untuk melakukan kajian ini," katanya.
Ernan mengatakan, perspektif akademik IPB membantu merumuskan tujuan yang akan dicapaikan oleh kota dan kabupaten yang ada di dalam suatu lingkungan megapolitan citys berskala dunia. Untuk mencapai tujuan itu, akan mencari sistem governansi yang terbaik sebelum mengarah pada opsi.
"Governansi adalah jawaban isu yang dihadapi. Kami tidak memulai dari opsi, melainkan opsi akan terkahir dilemparkan sebagai pilihan menjawab persolan dan tujuan yang dicapai wilayah megapolitan Jabodetabek, khusunya wilayah Bogor dan sekitarnya," katanya.
Ernan mengatakan, kajian ini berbeda dengan kajian yang belasan tahun dikaji IPB sebelumnya. Sebab kali ini melibatkan DPRD sebagai unsur politik, sehingga akan berkodinasi dengan lintas stakeholder. Kajian yang dilakukan akan menarik, selain didukung langsung rektor IPB, kata Ernan, kajian yang selama ini lakukan biasa hanya hanya berhenti di forum akademik dan gagal berinteraksi dengan pengambil keputusan.
Tetapi, kata Ernan, jika kajian ini berinteraksi langsung dengan pengambil keputusan seperti gubernur, bupati, walikota yang ada di Jabodetabek maka menjadikan kajian ini sangat luar biasa, dan ini menjadi kontribusi Bogor kepada Indonesia.
"Terkait dengan skupnya, harus masuk dimensi pembangunan yang ada, Jabodetabek ini memiliki masalah lingkungan, banjir longsor, ekonomi, tata ruang, dan masalah sosial. Jabodetabek isu terbesar adalah devisit perumahan, bagaimana kota bogor dan kota lainnya, bersama menyelesaikan persolan ini, kemudian persolan transportasi sehingga harus dibahasnya secara multidimensi," kata Ernan.
