- Arief Rahman Saan (Ezagren)
VIVA – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan wilayah yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru Indonesia. Jokowi menyebut ibu kota baru tersebut akan berada di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Pengumuman pemindahan ibu kota oleh presiden pun tidak hanya menjadi sorotan masyarakat Indonesia saja. Berbagai media asing pun turut menyoroti dan memberitakan rencana pemindahan tersebut.
Media asal Negeri Taj Mahal, India Today, dalam artikelnya menyebut Presiden RI memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta yang padat dan berpolusi ke sebuah lokasi yang jarang penduduknya di provinsi Kalimantan Timur yang terkenal dengan hutan hujan dan orangutan.
"Presiden Joko Widodo mengatakan setelah melalukan studi intensif selama tiga tahun terakhir, diputuskan bahwa pemilihan lokasi pemindahan ibu kota akan berada di sisi timur pulau Kalimantan," tulis India Today.
Media Australia, news.com.au, juga turut memberitakan pengumuman pemindahan ibu kota RI. Disebutkan bahwa ibu kota baru itu akan berada di tengah-tengah negara kepulauan yang luas dan sudah memiliki infrastruktur lengkap, karena dekat dengan kota Balikpapan dan Samarinda.
"Presiden Joko Widodo mengatakan keputusannya adalah untuk memindahkan ibu kota dari pulau Jawa karena kekayaan negara dan penduduk sangat terkonsentrasi di sana, sehingga harus disebar. Saat ini sekitar 54 persen dari penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa," tulis news.com.au.
Media Turki, Anadolu Agency, menjabarkan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan karena adanya degradasi lingkungan dan kepadatan penduduk. Pembangunan awal ibu kota baru diharapkan akan dimulai pada 2021 dan relokasi diperkirakan dimulai pada 2024.
"Presiden harus mendapat persetujuan dari anggota parlemen. Widodo berencana untuk mengajukan RUU bersama dengan hasil studi kelayakan ke parlemen negara," tulis laporan Anadolu Agency.
Media asal Inggris, The Guardian, menuliskan pernyataan Presiden Jokowi bahwa langkah pemindahan ibu kota diperlukan karena beban Jakarta terlalu berat. The Guardian juga menuliskan pandangan para pecinta lingkungan bahwa relokasi yang diperkirakan menelan biaya $US33 miliar itu harus ditangani dengan hati-hati, karena akan mengakibatkan bencana ekologis yang lain.
"Jika disetujui parlemen, pembangunan ibu kota baru akan dimulai di atas tanah seluas 40 ribu hektare. Sekitar tahun 2024, pemerintah berharap mulai memindahkan beberapa dari total 1.5 juta pegawai negerinya ke pusat birokrasi yang baru," tulis The Guardian. (ren)
