Siapa Benny Wenda, Terlibat Rusuh Papua dan Bikin Kesal Wiranto
- bennywenda.org
VIVA – Nama aktivis Papua, Benny Wenda muncul ke permukaan akhir-akhir ini. Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu dinilai terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, sejak 19 Agustus 2019 lalu.
Polri menyatakan Benny Wenda menjadi salah satu pihak asing yang "bermain" sebagai provokator di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Benny Wenda dan pihak asing lainnya, diketahui melakukan komunikasi dengan beberapa loyalisnya yang ada di Papua dan Papua Barat, untuk terus mengipas api dalam sekam terkait kerusuhan tersebut.
"Kemudian ada beberapa juga yang kami identifikasi keterlibatan warga negara asing di beberapa negara," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2019.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan, Benny Wenda merupakan bagian dari konspirasi atas ricuh di Papua. Peran Benny adalah sebagai otak di balik kemarahan masyarakat Papua. Wiranto pun menyatakan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi Benny Wenda cs. “Tetapi kita harus lawan dengan kebenaran. Kita lawan dengan fakta-fakta,” ujarnya, dalam jumpa pers di Kantor Kemenkopolhukam, Senin, 2 September 2019.
Wiranto menyatakan, Benny Wenda yang kini tinggal di luar negeri, kerap menyebarkan berita bohong tentang Papua kepada dunia. Pemerintah Indonesia pun menjawab segala tudingan tersebut dengan memberikan bukti nyata tengah serius membangun Papua.
Tak hanya Wiranto. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membenarkan bahwa Benny Wenda, yang merupakan tokoh perjuangan Papua di Inggris, merupakan pemimpin gerakan itu. Benny dinilai yang melakukan mobilisasi informasi yang salah.
"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu (dipimpin Benny Wenda). Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia lah di Inggris lah," kata Moeldoko ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 2 September 2019.
Lantas, siapakah Benny Wenda? Bagaimana sepak terjangnya terkait Papua?
Berdasarkan laman bennywenda.org, Benny Wenda merupakan pemimpin Kemerdekaan Papua Barat. Dia telah dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian. Benny merupakan penerima Freedom of Oxford.
Kini, dia tinggal di pengasingan di Inggris. Pada tahun 2003, ia diberikan suaka politik oleh Pemerintah Inggris setelah melarikan diri dari tahanan saat diadili di Papua Barat, atas tuduhan bermotivasi politik.
Sebagai anak muda di era 1970-an, Benny Wenda dibesarkan di desanya di dataran tinggi terpencil di Papua Barat. Sehari-hari, dia merawat kebun bersama ibunya di antara orang-orang Lani yang, katanya, 'hidup damai dengan alam di pegunungan'.
Pada 1977, kehidupan itu berubah secara dramatis. Militer muncul di desanya. Kekerasan, rasisme, dan sikap tunduk yang dipaksakan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
Singkat cerita setelah keluarganya menyerah, Benny pergi ke sekolah. Pendidikannya sepenuhnya tentang Indonesia. Dia belajar tentang kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan merayakannya pada hari peringatan 17 Agustus 1945.
Masih berdasarkan website tersebut, dia menemukan tentang deklarasi kedaulatan Papua pada 1 Desember 1961, tentang bendera Papua Barat (Bintang Kejora), lagu kebangsaan (Hai Tanahku Papua), invasi Indonesia dan 'Act of Free Choice' 1969 ketika sebuah kelompok kecil orang Papua yang dipilih sendiri diintimidasi untuk memberikan suara untuk integrasi dengan Indonesia.
Kebebasan politik untuk mengekspresikan aspirasi kemerdekaan dengan cepat menguap. Pada 6 Juni 2002 Benny ditangkap dan ditahan di Jayapura. Beberapa waktu kemudian, ia dituduh menghasut serangan di kantor polisi dan membakar dua toko di kota kecil Abepura pada 7 Desember 2000, yang menewaskan seorang polisi dan seorang penjaga keamanan.
Dalam website biografi tersebut, Benny menuliskan, dia menghadapi penuntutan pidana untuk serangan awal di kantor polisi, karena menghasut tindakan kekerasan dan pembakaran dan kemungkinan akan menerima hukuman hingga 25 tahun penjara. Namun Benny mengaku tidak berada di negara itu saat dugaan perencanaan dan pelaksanaan serangan terjadi.
