- M Yudha Prastya/VIVA.co.id
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki dana cadangan yang diperuntukkan bagi kebutuhan pembangunan infrastruktur dadakan. Dana tersebut bisa diserap seperti untuk kebutuhan dadakan pembangunan istana di Papua sebagai perintah Presiden Joko Widodo kemarin.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, dana cadangan tersebut telah disiapkan di masing-masing direktorat jenderal kementeriannya, yakni berkisar antara Rp200-300 miliar. Karenanya, lanjut dia, dana itu bisa digunakan untuk kebutuhan di luar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
"Yang namanya programing, tidak harus 100 persen rigid programing, saya kan orang program. Jadi harus ada rolling plan sehingga suatu saat kunjungan Presiden ke daerah perintah, saya harus siap. Jadi pasti ada cadangan-cadangan yang harus bisa di-alocated," kata Basuki di JIExpo, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
Kata dia, memang setiap kementerian dan lembaga memiliki dana cadangan yang bisa dialokasikan di luar program-program yang telah ditetapkan. Sebab, semua program yang telah dicanangkan dalam kurun waktu satu tahun, dikatakannya, tidak serta merta bisa direalisasikan dengan cepat sehingga harus ada yang bisa diubah-ubah.
"Ini juga yang namanya well program itu bukan berarti 100 persen saya punya uang 100 semua sudah saya programkan. Nanti kalau ada program sepanjang satu tahun itu kan enggak tahu kalau ada apa-apa. Begitu diperintah malah, oh enggak bisa pak, kita enggak ada uang. Nah itu bukan well program namanya," tutur dia.
Meski demikian, Basuki mengaku belum memahami secara pasti berapa besaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun istana tersebut di Papua. Namun, yang dapat dipastikannya, desain istana tersebut akan diselesaikannya pada tahun ini, sehingga bisa dibangun sesuai permintaan Presiden tahun depan.
"Kayak harga-harga bangunan memang mahal, tukangnya juga mahal, jadi harga satuan per meter per segi bangunan itu mahal. Kalau di sini kayak gini (gedung expo) bisa Rp6-8 juta, nah di sana bisa dua kali lipat harga satuan per meter persegi kira-kira. Jadi kita harus kalau ditanya berapa, enggak bisa," ujarnya.
Pernah Ditangkap KPK Terjerat Kasus Suap, Abah Anton Daftar Lagi Pilwali Malang Lewat PKB
Mantan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Mochamad Anton mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota.
