Bentrok Mahasiswa Vs Polisi di Makassar Masih Berlanjut
- VIVAnews/Nurdin Amir
VIVA – Bentrokan mahasiswa dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Selasa, 24 September 2019, masih terus berlanjut.
Mahasiswa dari berbagai kampus menyatukan diri dan memblokade Jalan Urip Sumohardjo Makassar, tepatnya di depan kampus Universitas Bosowa hingga Univeritas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar dibantu dari Satuan Brimob Polda Sulsel melalui pengeras suara meminta mahasiswa untuk membubarkan diri, namun tidak diindahkan.
"Saya minta kepada rekan-rekan mahasiswa untuk membubarkan diri. Atas nama undang-undang kami akan melakukan pembubaran paksa jika tidak diindahkan," ucap aparat melalui pengeras suara.Â
Namun, permintaan aparat kepolisian dibalas dengan lemparan batu mahasiswa, tepatnya di atas jembatan layang. Tak mau kalah, aparat kepolisian kemudian melepaskan tembakan gas air mata sehingga mahasiswa berlarian mundur ke depan kampus Universitas Bosowa Makassar.Â
Jokowi dan DPR tidak pro rakyat
Sejumlah kebijakan pemerintah mengundang kritik dari mahasiswa di sejumlah Tanah Air, tidak terkecuali dari mahasiswa Makassar.
Ribuan mahasiswa Makassar dari berbagai kampus di antaranya Mahasiswa Univeritas Hasanuddin, Univeritas Muslim Indonesia, Univeritas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Bosowa Makassar turun ke jalan menuntut sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak pro rakyat.Â
"Hari ini momen Hari Tani Nasional, salah satu kebijakan yang tidak pro rakyat adalah RUU Pertanahan. RUU Pertanahan antirakyat. Meminta kepada anggota DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Pertanahan," ujar Firman, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.
Selain itu, sejumlah kebijakan pemerintah lainnya menjadi sorotan yakni, Revisi UU KPK yang dinilai melemahkan institusi antirasuah dan penolakan RKUHP yang dinilai mengancam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.Â
Pemerintah Jawab Demo Mahasiswa, Beberkan Data Soal Karhutla, Pendidikan, dan Investasi
Pemerintah merespons demo mahasiswa 28 Oktober 2026 dengan memaparkan data karhutla, investasi, anggaran pendidikan, reformasi hukum, serta HAM dan demokrasi.
