Indeks Demokrasi Indonesia 2018 Naik Tipis 0,28 Poin

Seorang warga korban bencana memasukkan surat suara ke kotak suara usai menyalurkan hak suaranya di tenda pengusian saat pemungutan suara Pemilu 2019, di TPS 01 Kelurahan Petobo , Palu, Sulawesi Tengah
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Basri Marzuki

VIVA – Pemerintah menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2018 naik dibanding 2017. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tri Soewandono, memaparkan, pada 2017, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai 72,11 dan naik menjadi 72,39 pada 2018.

Kebebasan Sipil Turun Jadi Biang Keladi Indeks Demokrasi RI Anjlok 2 Poin

"Capaian 2018 juga menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih dalam fase demokrasi prosedural, belum memiliki atau belum masuki fase substansial," kata Tri saat sosialisasi buku IDI 2018 dengan tema “Penguatan Kebebasan Berpendapat dan Lembaga Perwakilan" di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta, Kamis 26 September 2019.

Peningkatan indeks demokrasi yang hanya 0,28 poin ini, menurut Tri, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih akan menghadapi tantangan di masa mendatang.

Indeks Demokrasi Indonesia Turun 2 Poin pada 2023: Masuk Kategori Cacat

Ia mengungkapkan, salah satu aspek yang menguatkan Indeks Demokrasi Indonesia adalah penyelenggaraan pesta demokrasi yang berjalan dengan baik. "Di bidang politik kita diapresiasi oleh negara-negara di dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga yang sukses menyelenggarakan Pemilu 2019," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto, menyatakan hal yang sama. Penguatan tersebut karena menguatnya lembaga-lembaga demokrasi.

5 Ancaman Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024

"Dari sisi aspek yang menguat adalah lembaga demokrasi, karena pada tahun 2018 ada pilkada, ada persiapan pilpres. Sehingga partai-partai melakukan kaderisasi," ungkap Suhariyanto.

Suhariyanto memaparkan, ada tiga aspek yang dinilai untuk menentukan poin akhir Indeks Demokrasi Indonesia. Ketiga aspek tersebut adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Sementara itu, pengumpulan data untuk penilaian IDI 2018 dilakukan lewat pengklipingan seluruh berita di surat kabar, kliping peraturan-peraturan gubernur, bupati, wali kota hingga surat-surat edaran pemerintah mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2018.

Selanjutnya, semua bahan tersebut kemudian didiskusikan dalam Focus Group Discussion (FGD) oleh pemerintah bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat. "Lalu kami lakukan lagi dengan indepth study. Dari sana lah kami mendapatkan indeks demokrasi Indonesia," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya