- vstory
VIVA – Presiden Joko Widodo mencanangkan Pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Mei 2023. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa data yang akurat sangat diperlukan untuk memutuskan sebuah kebijakan yang tepat, salah satunya dalam sektor pertanian.
Pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menuturkan, pelaksanaan sensus pertanian yang selama ini digelar setiap sepuluh tahun sekali, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan rekomendasi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Sensus pertanian pertama kali dilaksanakan di tanah air pada tahun 1963 dan dengan demikian Sensus Pertanian 2023 (ST2023) merupakan sensus pertanian yang ke-7.
Tema yang diusung dalam Sensus Pertanian 2023 adalah “Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Tema ini mengandung makna bahwa data hasil sensus pertanian 2023 diharapkan dapat menjadi landasan yang valid dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian.
Sensus pertanian 2023 memiliki tujuan utama yaitu menyediakan data terkait kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai dengan wilayah terkecil. Ada sejumlah hal yang termasuk dalam sensus pertanian 2023.
Pertama yaitu data pelaku usaha pertanian secara by name by address (lengkap nama dan alamat), sehingga dapat digunakan sebagai acuan program pemerintah di bidang pertanian, geospasial statistik pertanian, dan potensi pertanian serta urban farming. Kedua yaitu struktur demografi petani termasuk petani milenial. Ketiga yaitu luas lahan pertanian menurut penggunaan jenis kepemilikan dan irigasi. Berikutnya yaitu penyediaan basis data UMKM di sektor pertanian.
Sensus pertanian 2023 akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni hingga 30 Juli 2023 dan mencakup 7 subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Dalam kurun waktu dua bulan tersebut, lebih dari 190 ribu petugas dikerahkan untuk mendata seluruh responden ST2023. Responden yang akan didata meliputi usaha pertanian perseorangan atau petani, usaha pertanian berbadan hukum atau perusahaan, dan usaha pertanian lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Strategis
Sektor pertanian berperan penting dalam kehidupan, pembangunan, dan perekonomian Indonesia. Saat pandemi Covid-19 dan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07 persen pada tahun 2020, sektor pertanian tetap tumbuh positif di angka 1,77 persen dan di tahun 2021 tumbuh 1,87 persen. Kemudian pada tahun 2022 sektor pertanian tumbuh menjadi 2,25 persen dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional sebesar 12,40 persen. Ekspor produk pertanian dan olahannya juga menjadi penyumbang utama surplus neraca perdagangan barang Indonesia saat masa pandemi.
Di sisi lain, sektor pertanian juga mampu menyerap 40,69 juta orang atau 29,36 persen tenaga kerja pada Februari 2023. Pertanian bahkan disebut Presiden, memiliki peran yang sangat strategis, karena berhasil menyumbang 11,8 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Jika merujuk pada data World Population Review per pekan kedua Februari 2023, jumlah penduduk bumi tembus 8.005.176.000 jiwa. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, dari jumlah populasi tersebut, Indonesia masuk 4 besar negara berpenduduk terbanyak dengan jumlah totalnya adalah 277.749.853 jiwa. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencukupi kebutuhan pangan.
Seiring peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan pangan semakin meningkat. Jokowi juga mengingatkan adanya kemungkinan krisis pangan besar yang diakibatkan cuaca ektrem dan perang di Eropa yang terus bergejolak. Bahkan ancamannya adalah 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Maka sektor pertanian harus terus diperkuat sebagai respon untuk antisipasi dampak dari ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi dunia.
Dongkrak Kesejahteraan Petani
Masyarakat yang mencari penghidupan di sektor pertanian tercatat semakin banyak sejak awal pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, yaitu sekitar 29,04 persen pada awal 2020 lalu. Di sisi lain, kesejahteraan petani masih rendah. Mayoritas rumah tangga miskin di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Hal ini berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, 51,33 persen rumah tangga miskin di tanah air memiliki sumber penghasilan utama di sektor pertanian pada Maret 2021.
Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga petani gurem sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau 55,33 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan. Hal ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan petani karena sebagian besar petani tergolong petani kecil dengan rata-rata luas penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar.
BPS dalam rilis rutinnya di awal bulan Mei 2023 ini melaporkan angka Nilai Tukar Petani (NTP) April 2023 sebesar 110,58 persen atau turun 0,24 persen. Angka NTP menggambarkan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. Perkembangan NTP dari waktu ke waktu terpantau stagnan dan tidak jauh dari kisaran angka 100. Dengan demikian bisa disimpulkan besarnya pendapatan petani belum terlalu jauh dari besarnya pengeluaran mereka.
Dalam menghadapi segala permasalahan di sektor pertanian tersebut, ST2023 hadir untuk menyediakan data yang lengkap, akurat, dan berkualitas. ST2023 diharapkan menjadi momentum terwujudnya satu data pertanian yang mampu memberikan basis data menyeluruh hingga level terkecil sehingga pemangku kebijakan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk pertanian di Indonesia. Dukungan dan kerja sama dari Kementerian/Lembaga/OPD, organisasi yang terkait dengan pertanian, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat sangat diperlukan demi suksesnya ST2023. Mari bersama mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
