- Biro Setpres
VIVA – Posisi Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai cukup dilematis. Sebab, kesepakatan yang dibuat antara pemerintah dan DPR itu baru saja disahkan.
"Kalau Perppu dikeluarkan oleh Presiden, tentu Pak Presiden akan dianggap sebagai presiden yang inkonsisten (pendiriannya berubah-ubah), ini baru disahkan kemudian dibatalkan kembali," kata analis politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, usai diskusi di Jakarta, Sabtu 28 September 2019.
Dia menjabarkan, jika Jokowi menerbitkan Perppu itu sama saja dengan menganulir kesepakatan Pemerintah dengan DPR. Apalagi jika keputusan itu dilakukan dalam waktu yang begitu cepat.
"Artinya Jokowi ketika menyetujui kedua Undang-undang itu (KPK dan KUHP) tidak dilakukan atas kajian yang mendalam dan matang. Jokowi akan dianggap inkonsisten, karena sikap konsistensi itu penting bagi seorang pemimpin," kata dia.
Namun begitu, menurutnya, Jokowi sejauh ini sudah menunjukkan sikap yang patut diapresiasi ketika mau menemui kelompok yang ingin menyatakan pendapatnya. Termasuk menampung masukan dari banyak pihak.
"Yang jelas Pak Jokowi ini dia pasti dilematis antara partai pendukungnya. Tapi pada saat yang bersamaan, desakan publik yang menolak UU itu cukup berat," imbuhnya.
Jokowi ke depan, lanjut Adi, diperkirakan akan melakukan pertemuan atau diskusi dengan pimpinan partai dan pimpinan komisi di DPR dan untuk menyikapi persoalan ini. Meskipun tak mudah, menurutnya rencana penerbitan Perppu KPK cukup bisa meredakan tensi masyarakat, khususnya mahasiswa yang melakukan protes.
"Menurut saya ukuran Pak Jokowi bukan ketua umum partai politik. Dia mendengarkan suara publik itu jauh lebih penting sebagai pertimbangan untuk dia ke depan. Karena waktu Jokowi awal jadi presiden dukungan terbesar adalah dukungan dari publik, bukan partai politik," tuturnya.
