- VIVAnews/ Eka Permadi
VIVA – Sekitar seribu petani yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema Perhutanan Sosial Indonesia) melakukan aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. Para petani tertahan di kawasan patung kuda yang ditutup barrier beton dan kawat berduri.
"Kedatangan kami adalah untuk menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas dilaksanakannya kebijakan perhutanan sosial, utamanya di Jawa, melalui pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) selama 35 tahun," kata Ketua Umum Gema Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah Khuriyati.
Menurut dia, pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial itu merupakan suatu perubahan mendasar dari paradigma, regulasi, metodologi, kelembagaan, dan manajemen pengelolaan hutan negara di Jawa yang telah berlangsung selama 154 tahun, sejak keluarnya Bosch Ordonantie 1865.
Pengelolaan hutan warisan kolonial ini gagal mengatasi persoalan kemiskinan petani di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal itu diperparah dengan praktik pungutan dan persewaan lahan yang berkontribusi menyebabkan kemiskinan petani.
Sementara itu, pengelolaan hutan negara di Jawa juga telah menyebabkan persoalan kerusakan ekologi berupa laju deforestasi dan degradasi lahan di Jawa. Sekitar 1.127.073 hektare kawasan hutan, saat ini dalam kondisi terbuka tanpa tutupan lahan yang berarti (telantar).
Ia memaparkan kebijakan perhutanan sosial Presiden Joko Widodo adalah bagian dari kebijakan Reforma Agraria. Secara keseluruhan kebijakan Reforma Agraria Jokowi telah mengalokasikan lahan untuk petani sebanyak 21,7 juta hektare. Rinciannya, sebanyak 9 juta hektare melalui redistribusi dan legalisasi (sertifikat) di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
"Serta sebanyak 12,7 juta hektare Perhutanan Sosial di luar Jawa dan 1.127.073 hektare perhutanan sosial di Jawa. Sungguh angka yang sangat besar. Hal ini menunjukkan keberpihakan Presiden kepada petani dan masyarakat perdesaan," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kebijakan Hukum Advokasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, Carkaya mengakui ada upaya dari lingkaran Jokowi yang ingin memotong program yang bermanfaat bagi petani ini.
"Pembantu Presiden tidak menjalankan dengan benar. Sehingga kita mengharapkan Presiden serius membentuk badan otoritas khusus perhutanan sosial, supaya langsung dilaporkan ke Presiden dan petani merasakan dengan cepat. Seperti jeritan kawan-kawan, mereka mengajukan selama dua tahun belum diproses sampai sekarang, mereka ke Jakarta ongkos sendiri, makan sendiri, apa sendiri," ujarnya.
Ia berharap, Presiden memberi respons positif atas keluhan petani, meski massa tak bisa bertemu langsung, namun 250 perwakilan petani berjalan ke Istana untuk bertemu Jokowi.
"Kita menuntut Presiden ini yang ada statement baiklah sama kita. Minimal itu tadi yang menghambat,” katanya.
