- VIVAnews/ Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo memastikan bahwa jajaran menterinya pada periode ke-II kepemimpinannya tidak akan hanya bekerja tanpa ada hasil yang nyata. Hal itu dikemukakan Jokowi karena pada periode awal dia memimpin, banyak kerja yang dilakukan namun tak tuntas.
Dia mengaku, sering mengingatkan ke para menteri, tugas pejabat bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi membuat masyarakat menikmati pelayanan dam menikmati hasil pembangunan yang telah dikerjakan.
"Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata," kata Jokowi dalam pidato perdananya setelah dilantik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.
Dia mengatakan, pada periode awal dia memimpin, seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai dikerjakan. Akan tetapi, saat dicek ke masyarakat, banyak yang belum merasakan manfaatnya.
"Jika ditanya, jawabnya 'Program sudah terlaksana Pak.' Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya," ujarnya.
Untuk itu, dia menekankan, yang utama menjalankan program kinerja bukan prosesnya, melainkan hasilnya. Cara meninjau pelaksananya pun dikatakannya mudah, yakni dengan melihat cara kerja teknologi pesan singkat seperti SMS dan WhatsApp.
"Ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada send, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin send. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja," ujarnya.
Dia menambahkan, "Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat."
Kata Jokowi soal 38 Negara Dukung Keanggotaan Indonesia di OECD
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik keputusan 38 negara yang mendukung keanggotaan Indonesia di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Pre
