- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVAnews - Presiden Joko Widodo masih mencari-cari nama yang pas untuk bisa duduk di Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk oleh presiden.
"Kita masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa nanti bisa duduk di dalam Dewan Pengawas KPK," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 1 November 2019.
Dewan Pengawas adalah komponen baru dalam KPK. Setelah pemerintah dan DPR menyepakati hasil revisi UU KPK sebelumnya, UU Nomor 30 tahun 2002. Meskipun, keberadaan Dewan Pengawas sempat menimbulkan protes luas dari mahasiswa.
Untuk metode pemilihannya, Jokowi mengaku belum akan menggunakan panitia seleksi alias pansel. Namun Jokowi memastikan, orang orang yang dipilih kredibel.
"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel. Tapi percayalah bahwa yang terpilih adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," katanya.
Tetapi Jokowi memastikan bahwa pelantikan Dewan Pengawas ini akan dilakukan pada Desember 2019. Bersamaan dengan pelantikan komisioner KPK yang baru periode 2019-2023.
"Untuk pelantikan Dewan Pengawas KPK nanti akan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru yaitu di bulan Desember," ujar Jokowi.
Prabowo Pernah Bilang Demokrasi Sangat Melelahkan, Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu
Bamsoet menilai penyempurnaan UU Pemilu perlu dilakukan di awal pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029.
