- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Cara Menteri BUMN Erick Thohir diapresiasi terkait rencana memakai skema Tim Penilai Akhir (TPA) untuk memilih direksi BUMN. Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto menilai langkah Erick ini sebagai terobosan yang mendobrak kebiasaan.
"Harus diapresiasi langkah Menteri BUMN yang baru itu. Dia berani mendobrak kebiasaan lama yang sangat konvensional dan terkesan kaku," kata Darmadi dalam keterangannya, Kamis 7 November 2019.
Darmadi pun berharap dengan langkah tersebut diharapkan tak memunculkan kesan like dan dislike ke depannya. Ia menekankan konflik kepentingan atau conflict of interest harus dihindari.
"Mesti dihindari dan diminimalisir yang namanya conflict of interest misalnya terkait memilih direksi direksi yang merupakan relasi bisnis atau keluarganya pak Menteri," ujar politikus PDIP itu.
Dia setuju dengan cara Erick ini karena pemilihan direksi BUMN mesti menyesuaikan kriteria dan kapabilitas. Kata Darmadi, jangan sampai keahlian seorang direksi di bidang perbankan namun ditempatkan di sektor yang bukan kemampuannya.
Maka itu, menurutnya, skema TPA ini diharapkan bisa menyesuaikan keahlian direksi BUMN.
"Kapasitas dan kapabilitas direksi melalui skema TPA harus terukur dan disesuaikan dengan porsi keahliannya. BUMN kan tidak melulu bicara tentang pengawasan keuangan tapi ada juga direksi BUMN yang keahliannya concern terkait marketing yang hubungannya dengan ekspansi," jelasnya.
Kemudian, ia mengingatkan tantangan BUMN ke depan sangat berat. Dia menyebut saat ini BUMN mesti dilakukan tata kelola agar para perusahaan pelat merah itu siap berkompetisi dalam domestik maupun global.
"Tantangan ke depan cukup berat. Maka itu BUMN harus bisa beradaptasi dengan tantangan ke depan. BUMN harus dikelola secara profesional jangan dikelola seperti perusahaan keluarga," tuturnya.
Sebelumnya, Erick mengatakan akan menggunakan mekanisme TPA untuk memilih direksi di sejumlah perusahaan BUMN. Cara ini dilakukan karena ada 25 persen perusahaan BUMN yang besar dari aset profitnya.
"Saya rasa 25-30 perusahaan [BUMN] yang besar, berdasarkan aset revenue atau profitnya memang sebaiknya melalui TPA. Walau bagaimana, biar transparan pemilihannya dan juga dapat kesempatan memimpi serta mendapat amanah bisa langsung benar-benar menjalankan tugasnya," kata Erick di Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
