- VIVAnews/Arrijal Rachman
VIVA – Posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dipertanyakan. Sebagai pembantu Presiden, membawahi banyak kementerian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Airlangga kini masih aktif menjadi ketua umum partai.
"Sebenarnya pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, di Jakarta, Rabu 27 November 2019.
Enny menyebut, kondisi ekonomi Indonesia mengejar ketertinggalan. Diperlukan pejabat tinggi negara yang fokus membenahi perekonomian.
Di tengah situasi ekonomi global yang tak menentu dan dilanjutkan bayang-bayang resesi, para jajaran menteri diminta bekerja merealisasikan target Presiden Joko Widodo.
"Karena kalau seorang menteri kerjanya enggak fokus pasti kerjanya enggak optimal, ya gimana mau memperbaiki ekonomi," kata dia.
Adapun diketahui target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi di periode pertama tidak pernah tercapai.
Sekadar informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, pernah meramalkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2019 akan berada level 5,08 persen. Angka tersebut jauh di bawah target APBN sebesar 5,3 persen yang dikoreksi kembali pada Juli lalu.
Gibran Bantah Presiden Jokowi Gabung Golkar
Gibran membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang menyebutkan Presiden Jokowi dan dirinya sudah masuk ke Golkar
