KPK 'Pasrah' Geledah Kantor PDIP Tunggu Persetujuan Dewan Pengawas
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sejalan dengan ICW, Peneliti dari Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, menilai Dewan Pengawas menjadi batu sandungan.
Sebab lembaga itu tak terlibat langsung dalam proses penindakan oleh penyidik sehingga penyidik harus meyakinkan seluruh anggota Dewan Pengawas bahwa penggeledahan maupun penyadapan atau penyitaan, penting dilakukan bersamaan.
"Sekarang jauh lebih rumit, Dewan Pengawas orangnya ada lima. Rumit karena mereka harus diskusi lagi dan keputusannya harus kolektif kolegial," ujar Anggara Suwahju kepada BBC.
"Butuh effort yang lebih keras dari penyidik untuk meyakinkan Dewan Pengawas dan membuat seluruh anggota Dewan Pengawas kumpul."
"Jadi menebalkan birokrasi ketimbang efisiensi."
Untuk itu, ia menyarankan Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK membuat terobosan untuk mempermudah proses penindakan. Semisal mewakilkan keputusan lembaga itu kepada satu orang dewan jika dalam kondisi genting.
"Misalnya untuk penggeledahan sama si A atau B. Penyidik cukup berhubungan dengan orang tertentu saja untuk tindakan-tindakan tertentu dan tidak boleh diartikan `jam kantor`."
"Kapan pun anggota Dewan Pengawas harus bisa ditelepon. Sebab kalau nunggu kumpul lima-limanya, keburu bubar itu kasus."
