- ANTARA FOTO//Puspa Perwitasari
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD masih meyakini dugaan korupsi telah terjadi pada perusahaan asuransi Asabri. Meski tuduhan itu dibantah oleh Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja, menurut Mahfud, bantahan seperti itu merupakan hal biasa.
"Sama lah kalau orang enggak ngaku. Sama, kamu juga mencuri, oh kamu mencuri, pasti bilang tidak," ujar Mahfud saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 17 Januari 2020.
Mahfud bilang, proses hukum yang akan menentukan terjadinya korupsi atau tidak pada tubuh perusahaan plat merah tersebut. Ia mengatakan, apa yang sudah diucapkan hanya menyampaikan yang diketahuinya.
"Karena Menko Polhukam itu bukan penegak hukum. Tapi percaya lah sekarang itu sedang didalami kemungkinan itu," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Mahfud menyatakan, potensi kerugian negara pada kasus korupsi ini mencapai Rp 10 triliun. Dan ia menduga, kasus korupsi Asabri hampir mirip dengan yang terjadi dengan di Jiwasraya.
Namun, Direktur Utama PT Asabri, Sonny Widjaja menyangkal semua pemberitaan, yang menyebut soal adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana pensiun para prajurit TNI dan Polri yang dikelola Asabri.
Ia menegaskan, siapapun yang berbicara soal dugaan korupsi di BUMN pimpinannya itu harusnya menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi.
"Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri, harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi," kata Sonny di kantornya, kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis 16 Januari 2020.
Jika tanpa adanya data dan fakta yang terverifikasi, Sonny pun meminta kepada siapapun agar tidak menghembuskan isu-isu yang serampangan kepada pihak Asabri. Apalagi, jika isu yang dibicarakan itu bersifat negatif dan tendensius, yang dapat menciptakan situasi tidak kondusif.
Pos Indonesia Tingkatkan Layanan Pembayaran Pensiun Taspen dan Asabri, Kini Bisa Diantar ke Rumah
PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, menjalin kerja sama dengan PT Asabri (Persero). Kerja sama ini dilakukan untuk menyalurkan dana pensiun secara efisien.
