DPR Setujui Hibah 14 Drone ScanEagle dan 3 Helikopter Bell dari AS

Drone Scan Eagle UAV milik US Navy
Sumber :
  • ronecenter.bard.edu

VIVA – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz mengatakan DPR menyetujui penerimaan hibah Drone Scan Eagle UAV dan upgrade (meningkatkan kemampuan) tiga unit Helikopter Bell 412 dari pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk penguatan Alutsista TNI AL. 

Israel-Iran Memanas, Erick Sebut Kontrak BUMN Pertahanan Naik 

Persetujuan tersebut diberikan usai Komisi I melakukan rapat tertutup dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono.

"Jadi hari ini kita memberikan persetujuan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dalam pemberian hibah dari Amerika serikat. Dalam bentuk scan eagle UAV 14 unit, kemudian 412 helikopter equipment. Jadi ada tiga unit disepakati, helikopter tiga unit dan juga equipmentnya," kata Meutya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 26 Februari 2020.

Proyek Kantor Prabowo di IKN Senilai Rp 1,7 Triliun Mulai Dilelang

Meski begitu, Komisi I tetap memberi catatan dalam persetujuan hibah dari AS tersebut. Karena prinsip kehati- hatian penting dalam proses hibah terutama alusista.

"Kehati-hatian itu apa? Tentu barangnya diperiksa dulu, kelayakannya diperiksa dulu, kemudian juga misalnya alat deteksi dan lain-lain harus dibersihkan terlebih dahulu dari hibah tersebut," ujarnya.

Eks Presiden Sriwijaya FC Tersandung Korupsi Dana Hibah, Kini Ditahan Kejati Sumsel

Politikus Partai Golkar ini menambahkan hibah antar negara merupakan hal yang biasa dalam konteks kerjasama antar negara. Dan Indonesia juga yang pertama kali mendapat hibah dari AS.

"Memang ini tentu kita punya kerjasama dengan banyak negara, kita bermitra dengan banyak negara salah satunya memang utama adalah Amerika serikat. Dalam kerangka itu memang pemberian hibah menjadi hal yang lumrah bagi dua negara yang menjalin kerjasama. Jadi ini bukan pertama kali, jadi ini secara rutin dilakukan antara kedua negara yang memang memiliki kerjasama pertahanan," paparnya.

Ia memastikan setiap hibah yang merupakan kerjasama antara negara harus mendapat persetujuan dari legislatif sebelum direalisasikan. "Memang perlu persetujuan dari DPR," katanya.  
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya