Mensos Minta Warga Ikut Pantau yang Berhak Terima Bantuan Sosial

VIVA – Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara meninjau langsung proses pendistribusian 8.000 paket Bantuan Sosial (Bansos) di Kantor Pos Jatirawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Bansos Sembako dan PKH Kembali Disalurkan, Pos Indonesia Wanti-wanti Ini

8.000 paket sembako tersebut akan didistribusikan di dua kelurahan di Jakarta Timur, yaitu kelurahan Jatirawamangun dan Kelurahan Cililitan. Penygaluran bantuan selain menggunakan Pos Indonesia dan ojek online, Kementerian sosial juga memberdayakan karang taruna yang ada di RW agar lebih tepat sasaran.

"Saya turun ke sini untuk melihat proses penyaluran bansos Jabodetabek di kelurahan Rawamangun, kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Kami ingin melihat bagaimana penyaluran bansos diserahkan," ujar Juliari, Jumat 24 April 2020.

MK Sudah Putuskan, Dave Laksono Minta Tak Ada Lagi Tuduhan Politisasi Bansos

Menteri Sosial juga mengingatkan dalan penyaluran Bansos harus tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Juliari juga menjelaskan peninjauan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan masyarakat juga merasakan negara hadir di tengah pandemi Covid 19.

"Tapi kami juga ingin menyerahkan lansuang di beberapa tempat, untuk memastikan bansos sudah tersalurkan dan memastikan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi warga nya ditengah pandemi Covid 19," tambah Juliari.

Dedi Mulyadi Tegaskan Prabowo-Gibran Menang Bukan karena Bansos: Semoga No Debat!

Ia juga mengingatkan peran masyarakat dalam mengontrol penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Lantaran masyarakat yang lebih tahu penerima bantuan sosial yang akurat.

"Saya kira itu, orang akan marah-marah lah kalau yang tidak pantas tetap dikasih. Kita juga kasih kesempatan untuk masyarakat mengontrol terhadap penyaluran bantuan," ucap Juliari.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia

Peran Presiden Salurkan Bansos, Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut lembaga kepresidenan masuk dalam kajian revisi UU tentang Pemilu.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024