Risma Ngamuk soal Mobil PCR, PDIP: Apa Salahnya Kalau Bela Rakyat?

Wali kota Surabaya yang juga kader partai PDI Perjuangan, Tri Rismaharini.
Sumber :
  • VIVAnews/Nur Faishal

VIVA – Anggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Deni Wicaksono, menilai sikap Wali Kota Tri Rismaharini yang menumpahkan kekesalannya karena mobil PCR bantuan dari BNPB dialihkan Gugus Tugas Covid-19 Jatim ke daerah lain sebagai hal wajar. Menurut Deni, itu adalah sikap seorang pemimpin yang ingin memperjuangkan dan membela warganya.

Risma Belum Bisa Imbangi Khofifah untuk Pilkada Jawa Timur, Menurut Pengamat

“Saya kira sikap Bu Risma wajar. Masyarakat sudah tahu rekam jejak Bu Risma dalam membangun Surabaya. Tipikal kepemimpinan PDI Perjuangan dan Bu Risma adalah berkorban untuk masyarakat. Jadi, apakah salah jika Bu Risma membela rakyatnya, yang sudah menunggu untuk tes tapi kemudian batal karena mobil dialihkan ke daerah lain?,” kata Deni, Sabtu 30 Mei 2020.

Anggota Komisi E DPRD Jatim itu mengingatkan, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan menyatu dan merasakan susahnya rakyat. Menurutnya, Kota Surabaya semestinya diletakkan dalam aspek prioritas dan strategis oleh Pemprov Jatim. 

Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik

“Pemimpin di Pemprov Jatim harus singkirkan ego. Ketika rakyat Surabaya disuruh menunggu berjam-jam kemudian tes batal, di saat itulah pemimpin harus tampil melawan ketidakadilan,” ujar Deni.

Menurut Deni, justru menjadi sebuah kesalahan jika Risma sebagai pemimpin tidak membela rakyatnya. “Teman Golkar bilang, apa Bu Risma tidak malu dilihat masyarakat ketika marah? Saya bilang, bagi PDI Perjuangan, kita tidak mengenal malu untuk membela rakyat. Kita malu kalau lebih membela kepentingan politik dukung-mendukung daripada membela rakyat,” katanya.

Mensos Risma Berikan Pesan ke Konten Kreator: Tidak Usah Takut untuk Melangkah!

Deni menjelaskan, semestinya Gubernur dan Wagub Jatim fokus dan cermat dalam penanganan Covid-19 di Jatim. Penentuan skala prioritas semestinya menjadi hal mutlak. Jika ingin melandaikan kurva, maka kendalikan tingkat episentrum tertinggi. Salah satunya dengan perluasan dan penambahan tes berbasis PCR di tempat episentrum tertinggi untuk segera dilakukan langkah mitigasi. ”Tapi faktanya, gubernur dan wagub tidak melakukan aksi strategis. Mobil tes PCR hanya salah satu contoh,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Risma marah-marah di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat siang, 29 Mei 2020. Emosinya ia ledakkan kepada seseorang yang ia hubungi melalui telepon genggam. Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Febria Rachmanita alias Fenny menjelaskan, Risma marah karena dua mobil PCR bantuan BNPB untuk Surabaya dialihkan Gugas Jatim ke daerah lain, padahal mobil tersebut diklaim khusus untuk Surabaya atas permintaan Risma langsung.

Gugus Tugas Covid-19 Jatim mengklarifikasi bahwa dua mobil PCR bantuan BNPB itu diperbantukan setelah Gugas Jatim mengirim surat permohonan ke Gugas Covid-19 pusat secara resmi pada 11 Mei 2020. Gubernur Jatim juga langsung menghubungi Kepala BNPB Doni Monardo untuk kepentingan itu. Ditegaskan Gugas Jatim, bantun mobil PCR itu untuk warga Jatim, bukan khusus Surabaya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya