- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Komisi Pemilihan Umun (KPU) telah menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tambahan Pilkada serentak 2020 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketua KPU, Arief Budiman, menyatakan data tambahan tersebut sangat penting, mengingat waktu penyelenggaraan Pilkada tinggal hitungan bulan.
“Terutama penyerahan data pemilih pemula tambahan. Data pemilih menjadi core bisnisnya KPU, menjadi urusan pentingnya KPU, selain proses pemungutan sama penghitungan suara,” kata Arief di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.
Arief menegaskan pemutakhiran data pemilih ini sangat penting, untuk memastikan dan mengoreksi, sehingga hak suara masyarakat tidak hilang. Dan untuk memastikan itu diperlukan kerja sama banyak pihak termasuk masyarakat yang mempunyai hak pilih.
“Karena nanti yang akan dimutakhirkan itu data mereka. Salah menulis nama, salah menulis alamat mohon kami diberi masukan. Jadi kalau seharusnya Anda masuk, tapi belum masuk mohon diberi catatan. KPU dan Bawaslu tentu akan berkoordinasi untuk menjamin bahwa data pemilih yang kita susun utuh update atau mutakhir, dan akurat atau tepat. Jadi susunan data pemilih mutakhir dan akurat,” ujarnya.
Arief mengungkapkan Pilkada saat ini besar dalam banyak aspek, dari jumlah data pemilih hingga jumlah penggunaan anggaran yang digunakan untuk menggelar pilkada di 270 daerah.
“Nah, hari ini kita juga akan menyelenggarakan pemilu bersejarah dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. Yaitu pemilu yang dilaksanakan di tengah pandemi virus corona,” ujarnya.
Menurut Arief, dari proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi ini bisa dijalankan dengan baik. Pun, bisa menjadi fondasi yang kuat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia di masa yang akan datang.
Sementara itu, menurut Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan DP4 pemilih tambahan yang diserahkan ke KPU berjumlah 456.256 orang.
Mendagri Jamin Pemda Sediakan Dana Pilkada, KPU Dapat Rp 20 T dan Bawaslu Rp 6,3 T
Mendagri Tito Karnavian memastikan Pemda menyediakan anggaran untuk KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2024.
