Sistem Belajar Era COVID-19 Jadi Rujukan Penganggaran Kemendikbud 2021

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian
Sumber :
  • DPR

VIVA – Pandemi COVID-19 saat ini mengubah sistem pembelajaran menjadi jarak jauh. Dengan begitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI juga harus menyesuaikan penganggarannya. 

Kepala BPIP: Tidak Ada Alasan Menunda Pendidikan Pancasila untuk Diajarkan

Dalam rapat Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Kamis, 3 September 2020, membahas pagu anggaran Kemendikbud tahun anggaran 2021. Dalam rapat tersebut, pagu anggaran Kemendikbud untuk tahun 2021 diusulkan sebesar Rp81,53 triliun.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan, penganggaran tetap harus mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. 

Kontroversi Penetapan Kurikulum Merdeka Menjadi Kurikulum Nasional

“Komisi X DPR RI telah menyerahkan rekomendasi panja pembelajaran jarak jauh yang merupakan distilasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Rekomendasi ini kami harap dapat mewarnai program dan anggaran di tahun 2021,” kata Hetifah.

Baca juga: Nadiem Janji Berikan Kuota Internet 35 GB untuk Siswa Per Bulan

Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah

Ia menjelaskan, dampak dari pandemi COVID-19 tidaklah main-main, dan dapat bersifat permanen. Sehingga kementerian perlu mengantisipasinya, agar masyarakat tidak terbebani dengan perubahan sistem pembelajaran akibat pandemi ini.

“Salah satunya adalah learning loss akibat pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif. Saya harap asesmen kompetensi dari Kemendikbud dapat memetakan ini, dan memitigasinya dengan program pembelajaran yang terdiferensiasi. Tidak dapat disamaratakan secara nasional, karena tingkat kehilangan pembelajarannya berbeda-beda,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hetifah mengapresiasi adanya penganggaran untuk digitalisasi sekolah. Apalagi pandemi COVID-19 saat ini belum diketahui kapan akan berakhir. 

“Saya harap dalam jangka pendek ada solusi-solusi dari Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas PJJ, mengingat kita belum tahu kapan COVID-19 akan berakhir. Baik melalui dana BOS ataupun sumber-sumber pembiayaan lain,” ujarnya.

Ia mencontohkan, masih banyak sekolah-sekolah di daerah 3T yang membutuhkan lebih dari sekadar kuota gratis. “Banyak yang membutuhkan hotspot-hotspot di sekolah. Saya harap ini dapat difasilitasi di tahun anggaran mendatang,” katanya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya