- istimewa.
VIVA – Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan tahapan uji klinik vaksin, untuk memastikan keamanan dan kelayakannya. Salah satunya dengan mengirim tim pemantau dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ke Tiongkok, sebagai negara produsen vaksin yang tengah diuji dan dikembangkan oleh Bio Farma.
Tim Inspektur BPOM telah berangkat ke Tiongkok bersama Kementerian Kesehatan, tim Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan PT Bio Farma untuk melakukan inspeksi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau Good Manufacture Practice (GMP) ke sarana produksi vaksin COVID-19.
Baca juga: Begini Strategi agar Investasi Mengalir Deras ke Daerah
“Tim inspektur Badan POM akan melakukan inspeksi CPOB (GMP inspection) ke tiga sarana produksi di Tiongkok, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Serangkaian kegiatan inspeksi tersebut bertujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berkhasiat dan bermutu,” ungkap Kepala Badan POM RI, Penny K Lukito dikutip dari keterangannya, Jumat 23 Oktober 2020.
Hasil inspeksi ini akan menjadi rekomendasi BPOM untuk mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA), begitu juga sertifikat halal dari MUI dan Kementerian Agama. EUA akan menandai bahwa produk tersebut aman digunakan. Hal ini pun akan menjadi lampu hijau bagi pemerintah untuk menyebarkan vaksin kepada masyarakat.
“Kita juga telah membentuk tim untuk melakukan evaluasi dari pascavaksinasi. Ini sudah menjadi SOP global,” ujar Achmad Yurianto, direktur jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dalam acara “Update persiapan vaksin COVID-19 di Indonesia” yang digelar secara daring dan luring di Kementerian Kesehatan, Senin 19 Oktober 2020.
Pemerintah memastikan vaksin yang diberikan EUA telah didukung bukti keamanan, khasiat dan mutu yang memadai sehingga sudah dapat digunakan. Meski begitu, penggunaan vaksin tetap dalam pemantauan yang ketat.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
