- ANTARA FOTO/Novrian Arbi
VIVA - Belum lama ini, Anggota Majelis Pakar PPP, Nizar Dahlan, menyoroti kunjungan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa ke Medan dan Aceh menggunakan jet pribadi. Nizar mempertanyakan dari mana dana untuk membiayai pesawat tesebut.
Namun, belakangan, sosok Nizar justru dipertanyakan oleh kader PPP karena muncul jelang Muktmar ke IX. Misalnya, Wakil Ketua Departemen Pemuda Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Aji Tanjung.
"Sangat disayangkan orang seperti Nizar ini muncul di saat momen muktamar saja," kata Aji melalui keterangan persnya, Jumat, 30 Oktober 2020.
Aji menuturkan Nizar merupakan orang pindahan dari Partai Bulan Bintang (PBB). Menurutnya, yang bersangkutan dikenal sebagai kutu loncat.
"Politisi seperti dia membahayakan partai, bukan malah membesarkan partai," katanya.
Aji berpendapat bahwa Nizar lebih baik diam saja dan tidak merongrong partai dan memperkeruh suasana muktamar melalui media. Terlebih, lanjutnya, ia tidak punya basis massa dan tidak laku di masyarakat.
"Kalau laku saat nyaleg harusnya dia terpilih apalagi dulu ia nyaleg di daerah basis," katanya.
Aji menilai seharusnya orang seperti Nizar lebih bijak menyampaikan kritikan bukan diumbar ke masyarakat apalagia ia mengaku sebagai Majelis Pakar PPP.
"Mengaku majelis pakar tetapi tidak tampak kepakarannya," katanya.
Selain itu, kalau Nizar memang mengaku sebagai majelis pakar seharusnya ia datang dan muncul ke kantor DPP PPP baik melakukan koordinasi ataupun konsolidasi. Tapi, menurutnya, itu tidak dilakukan yang bersangkutan.
"Banyak juga kader yang sering datang ke DPP itu mempertanyakan siapa Nizar Dahlan, dan dia nggak pernah terlihat di DPP serta tidak dikenal. Kok tiba-tiba muncul jelang muktamar dan malah memperkeruh suasana. Kalau memang majelis pakar main-main dong ke DPP biar dikenal oleh kami sebagai kader akar rumput PPP," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang juga Wakil Ketua SC Muktamar PPP ke-9, Syaifullah Tamliha, menyampaikan bahwa berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-10.AH.11.01 tanggal 5 November 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa jabatan 2016-2021 tidak terdapat nama Nizar Dahlan sebagai Anggota Dewan Pakar DPP PPP.
