- VIVAnews / Syaefullah
VIVA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melihat di tahun 2020 ini orientasi pembangunan ekonomi belum dijalankan untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Watak pembangunan ekonomi dinilai masih eksklusif dan cenderung tidak ada moderasi dalam bidang ekonomi.
"Sektor ekonomi dalam skala nasional masih hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang dalam jumlah yang sangat sedikit," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam paparannya, Selasa, 29 Desember 2020.
Said Aqil mengutip data survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menunjukkan bahwa 1 persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Kemudian juga terdapat konglomerat yang menguasai 5,5 juta hektare tanah.
"Bahkan, merujuk data yang dirilis oleh OXFAM, kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta orang miskin," ujar Said.
Baca juga: Sindiran JK: Cuma di RI Orang Terkayanya Pemilik Pabrik Rokok
Menurut PBNU, ketimpangan yang terjadi ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, tradisi korupsi yang diwariskan pemerintahan Orde Baru hingga saat ini menjadi budaya. Kedua, pembangunan ekonomi masih berorientasi pertumbuhan, bukan pemerataan.
"Ketiga, adanya political capture yang kuat, di mana orang-orang kaya mampu mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka," kata Said.
PBNU mendorong agar akses keadilan terus ditingkatkan, khususnya akses keadilan ekonomi bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan atau powerless. Melalui peran konstitusionalnya negara disebut harus selalu hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (ase)
