- Istimewa
VIVA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menganggap bahwa turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang baru saja dirilis salah satu lembaga harus menjadi introspeksi. Menurut dia, masalah korupsi sebenarnya dihadapkan pada masalah niat dan kesempatan yang bertemu secara bersamaan.
"Turunnya IPK harus disikapi sebagai instrospeksi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan," kata Tjahjo kepada wartawan pada Sabtu 30 Januari 2021.
Tjahjo mengatakan, berbicara soal kesempatan korupsi sama juga dengan berbicara sistem. Sebetulnya, kata dia, perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi sebenarnya terus dilakukan melalui perbaikan tata kelola dan pelayanan publik.
Salah satunya melalui pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, e- Government atau disingkat e-Gov. Kata Tjahjo, sistem penerapan elektronik saat ini terus naik secara peringakt menjadi 88 dari sebelumnya ranking 103 berdasarkan survei PBB.
"Secara sistem kita terus sempurnakan, namun niat korupsi terus terjadi karena lebih kepada individu. Secara individu juga seringkali kita ingatkan mengenai area rawan korupsi. Untuk itu selalu saya tekankan pentingnya integritas bagi penyelenggara pemerintahan," kata mantan Menteri Dalam Negeri itu.
Upaya lainnya yang terus dilakukan kementeriannya juga adalah seleksi pejabat. Tjahjo menegaskan, pihaknya mendorong terus merit system agar menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan integritas.
"Seleksi pejabat harus betul- betul menerapkan sistem merit. Betul- betul kita harus telusuri rekam jejak yang bersangkutan," ujarnya.
PTPN Group Buka Suara soal Mantan Pejabatnya Jadi Tersangka Korupsi HGU
Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) buka suara soal dua mantan pejabat PTPN XI yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
