- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Sejak tahun 2012 Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perencanaan dan pengadaan pegawai. Melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem perencanaan dan pengadaan terus diperbaiki agar dapat memenuhi kriteria sistem merit.
"Alhamdulillah saat ini kita juga telah menerapkan sistem seleksi yang dipandang mampu menjaga integritas semua tahapan proses rekrutmen ASN," kata Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021.
Namun demikian perbaikan terhadap sistem ini disebut tidak boleh berhenti. Termasuk soal penerapan manajemen talenta yang menempatkan ASN sebagai aset yang sangat berharga yang pengelolaannya perlu secara berkesinambungan guna menjamin perbaikan kualitas dan integritasnya.
"Untuk itu istilah rekrutmen ASN seringkali disebut dengan akuisisi karena kita ingin mengakuisisi talenta-talenta terbaik bangsa yang nantinya menjadi aset yang paling berharga," ujar Wapres.
Sejalan dengan upaya ini, pada tahun 2021 pemerintah memulai lagi melakukan akuisisi ASN melalui dua kebijakan penting. Pertama akan merekrut satu juta guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjadi jalan bagi penyelesaian kekurangan guru di seluruh daerah di Indonesia.
"Kedua kita juga akan merekrut 300.000 ASN lainnya baik melalui skema ASN maupun PPPK melalui jalur reguler yang setiap tahun dibuka," kata dia.
Menurutnya, pembukaan formasi ini dilakukan melalui pendekatan kebutuhan instansi dengan mempertimbangkan alokasi SDM sesuai dengan keahlian yang diperlukan dalam rangka mewujudkan targ et pembangunan nasional maupun daerah.
"Di samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan menggantikan ASN yang sudah pensiun," katanya.
Oleh karena itu ia mengharapkan Kementerian PAN dan RB dapat mengoordinasikan pelaksanaan rekrutmen pada tahun ini dengan sebaik mungkin. Dengan demikian pemerintah akan benar-benar memperoleh talenta-talenta terbaik bangsa, bibit-bibit SDM ASN unggul yang mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia.
Wapres Ma'ruf juga mengharapkan rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan yang terkait percepatan reformasi birokrasi nasional.
Dia juga minta kepada seluruh perwakilan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang hadir agar menjadi pelopor serta memberikan contoh terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Kementerian dan pemda juga perlu memberi dukungan penuh terhadap suksesnya program vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia.
