- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Beredarnya dokumen milik Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan nilai ribuan triliun menggegerkan publik.
Selain bersifat sangat rahasia, dokumen tersebut juga menyeret nama PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), sebuah perusahaan bentukan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan Kemhan turut disebut-sebut.
Bocornya dokumen tersebut saat ini tengah diusut oleh Menhan Prabowo Subianto. Namun siapa dalang kuat dari kebocoran dokumen yang seharusnya tidak beredar di publik tersebut?
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono menilai kebocoran dokumen tersebut merupakan serangan balik dari para broker dan makelar Alutsista yang selama ini menikmati keuntungan berlimpah.
"Kalau boleh saya berpendapat, bergulirnya nama PT TMI ini adalah serangan balik dari para broker, agen, makelar, dan pemburu rente dari proyek pembelian Alutsista yang selama ini menikmati keuntungan melimpah," kata pria dijuluki Samurai Prabowo ini, karena kedekatan dengan Prabowo.
Bambang Kristiono atau akrab disapa Haji Bambang Kristiono (HBK) mengatakan para makelar senjata ini kini tidak bisa bermain lagi, karena Menhan Prabowo melakukan pengadaan alutsista langsung dari pabriknya, tanpa melalui jasa makelar.
Karena itu disinyalir membuat para makelar senjata kebakaran jenggot, akibat sumber keuntungannya dipangkas abis.
"Sekarang mereka tidak bisa lagi bermain-main seperti itu karena Menhan Prabowo dalam pengadaan alutsista langsung mencari dan membelinya ke pabrikan khususnya di luar negeri, sehingga memotong peran broker atau makelar alutsista yang selama ini menguasai pembelian Alutsista negara kita," ujar HBK.
Dia menilai, para broker dan makelar alutsista ini seperti kebakaran jenggot lantaran kebijakan Menhan Prabowo telah mengamputasi peran serta keuntungan besar yang selama ini mereka nikmati.
Di sisi lain, papar HBK, dengan langkah dan kebijakan Menhan ini, kualitas dan harga alutsista yang dibutuhkan, dapat lebih dipertanggung-jawabkan kepada rakyat Indonesia.
Ia mengibaratkan para broker, makelar dan pemburu rente ini seperti orang-orang yang biasa suntik morfin atau narkoba, dan terus narkobanya hilang, maka mereka jadi pada sakau sekarang.
"Saya sangat percaya bahwa semua langkah, tindakan dan upaya yg dilakukan Menhan Prabowo, tidak semata-mata inisiatif apalagi ambisi pribadinya sendiri. Beliau adalah pembantu Presiden Jokowi yang sangat loyal, jadi semua apa yang beliau lakukan pasti karena menjalankan instruksi dan arahan Presiden Jokowi," tegasnya.
"Menhan tidak ada darah penghianat, saya sangat yakin dia tidak ada niat untuk cari makan apalagi mengeruk keuntungan di persoalan Alutsista ini. Keberadaan dan keterlibatannya di pemerintahan ini, semata-mata untuk membangun pertahanan yang kuat untuk rakyat dan tumpah darah Indonesia. Menurut saya inti persoalannya di situ, tidak di yang lain-lain," ujar HBK.
HBK menguraikan, kebijakan Menhan Prabowo dilakukan agar sistem pertahanan Indonesia benar-benar kuat, akuntabel, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada rakyat Indonesia.
Sebab, selama ini proses ToT atau transfer of technology dalam pembelian Alutsista ini juga dirasa belum maksimal.
"Kita ingin ada ToT yang berbobot, yang berkesinambungan dan yang benar-benar berkualitas. Jangan lagi ToT-nya cuma ngecat dan ngelas saja. Jadi semangat yang dibangun pemerintah saat ini adalah bagaimana industri pertahanan maju dengan biaya yang efisien, mandiri, agar kita tidak didikte lagi," ujarnya.
"Kita beli barang tapi ToT-nya tidak maksimal. Nah, apabila ToT-nya bisa berjalan baik, ujungnya di pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista, kita bisa lebih hemat. Setiap service, yang juga tidak kalah mahalnya, kita tidak usah membawa ke negara asalnya. Kita mampu merawat dan memperbaikinya sendiri," imbuhnya.
Sebelumnya beredar Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024 (Alpalhankam) yang menyatakan bahwa Kemenhan RI akan menganggarkan belanja alutsista sebesar USD 124.995.000 atau setara dengan Rp1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).
Menurut Juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, Raperpres yang beredar di publik itu adalah dokumen perencanaan yang sebenarnya masih dalam kajian mendalam dan belum final.
